Monday, January 28, 2008

Simbah Berpulang



Simbah Hartosu berpulang kemarin siang. Umurnya mendekati 87 tahun. Kematiannya mendekati ke tempo sepuluh tahun setelah dia mundur dari kursi RI 1 tahun 1998 lalu. Pergilah dirimu ke Tuhanmu, Mbah. Jangan lupa bawa simpoa atawa kalkulator untuk menghitung-hitung amal dan dosamu yang telah kau cetak hampir 9 dasawarsa hidupmu. Okey, okey!

Tuesday, January 22, 2008

Ada yang Komplain...



(Ini foto tentang karya keramik yang dikreasi oleh Jenny Lee. Karya ini merupakan salah satu karya dalam Biennale Jogja IX-2007/Neo-Nation dan berada venue Taman Budaya Yogyakarta)

Ternyata, hari Minggu sore, 20 Januari 2008 kemarin ada yang nengok weblogku ini, dan komentar banyak. Tampaknya beliau, seorang bapak, kecewa dan kemudian komplain atas salah satu catatanku yang kutulis pada tanggal 7 Februari 2007 lalu (klik aja http://kuss-indarto.blogspot.com/2007_02_01_archive.html). Sang bapak ini berkomentar dari, mungkin, weblog anak atau keponakannya di http://stupidenough.blogspot.com/. Isi kekecewaan dan komplain yang diposting 5 tahap itu bunyinya adalah sebagai berikut:

Setelah membaca artikel anda yang berjudul "kasihan lomba lukis anak" yang dipoting pada februari 2007, saya selaku subjek yang anda bicarakan karena waktu itu yang berdiskusi dengan anda adalah saya dan istri saya. apa yang anda tulis itu SAMA SEKALI TIDAK BENAR DAN MENYALAHKAN SAYA.

apalagi anda menulis "istrinyapun nyerocos jauh lebih dahsyat, lebih bawel dengan membombardir banyak pertanyaan dan pertanyaan" (paragraf 5, jika anda lupa). Kapan istri saya berbicara seperti yang anda TUDUHKAN. Makanya, kalau diskusi, buka telinga lebar lebar, kalau perlu bersihkan dulu dari kotoran yang ada. HATI-HATI BUNG, JIKA ANDA MEMPOSTING ARTIKEL DI INTERNET! INGAT! ANDA SEORANG KURATOR! MESTINYA ANDA MEMILIKI INTELEGENSI YANG SANGAT TINGGI! BUKAN MENGOBRAL ARTIKEL MURAHAN DAN TIDAK BERMUTU SERTA SUMBENYA HANYA SEPIHAK

Jika ingatan anda masih tajam (saya harap begitu), waktu itu saya menanyakan kepada 2 anak peserta lomba dihadapan saudara, "gimana gambar pemenangnya dik?" mereka (anak2 itu) menjawab,"GAMBAR KAYAK GITU KOK MENANG?" itu jawaban MURNIdari anak-anak yang belum mengerti teori Victor Lowensfeld, ataupun PABLO PICASSO. Waktu itu saya menyarankan agar proses penjurian yang sepeti ini jangan terulang lagi. Kasihan anak-anak yang telah bekerja keras mengekspresikan seninya. Kalau mereka tegang dalam melukis, bukan karena tekanan dari orang tua, tapi karena PEMBATASAN WAKTU. Pelukis mana yang bisa membuat lukisan seperti apa yang mereka lakukan dalam waktu 1 jam dan tidak tegang?

maaf saya baru sempat membaca blog ini karena baru-baru ini tersebar artikel anda di kalangan masyarakat seni anak. dan sebenarnya waktu itu sudah saya anggap selesai karena hanya diskusi, tapi tenryata anda membuat opini lain yang menyudutkan saya dan menyulut emosi para orang tua komunitas seni anak melalui artikel yang diposting di blog anda ini.

Trimakasih.

atas nama komunitas seni anak.


*menggunakan salah satu blog milik agrineta fera.


Wah! Hahahaha!

Kalau benar bahwa tulisanku ini tersebar di "kalangan masyarakat seni anak", berarti aku boleh bersyukur karena hal yang aku pikirkan dan sebarkan tidaklah sia-sia. Telah ada yang baca, menyerap, meski tidak harus di koran, atau media lain yang lebih populis.

Namun beberapa hal yang bisa aku catat di sini, sekaligus untuk menggarisbawahi komplain sang bapak itu, antara lain bahwa:

1. Saya ingin memberi penegasan bahwa pengharapanku tentang pembenahan lomba lukis anak di Yogyakarta (juga kota lain) bisa terus dilakukan dengan lebih maju dan menyeluruh. Problem juri yang tidak berkompeten, dan tidak berkualitas, tapi punya banyak kepentingan negatif, masih saja sering "bergentayangan" di lomba lukis anak. Juga penyelenggara yang tidak profesional, hanya menangguk keuntungan semata, semoga bisa cepat-cepat dikoreksi oleh publik, termasuk oleh peserta lomba sendiri.

2. Cara berpikir mundur ihwal minat untuk mengikuti lomba lukis anak dengan target mendapat juara mesti dipangkas dalam pikiran sang anak dan orang tuanya. Si bapak yang komplain di atas, sayang sekali, tidak memberi penjelasan tentang hal itu. Dia tidak menyanggah soal "tuduhanku" bahwa sang anak diajari untuk memiliki "mental siap kalah", bukan hanya "mental juara". Ini titik soal paling penting dalam ritus lomba lukis anak di sekitar kita dari waktu ke waktu yang kini semakin industrial saja.

3. Oleh karenanya, sudah saatnya sistem pemeringkatan (ranking) dalam lomba lukis anak sudah saatnya dihilangkan. Kalau toh masih ada, cukup penentuan 10 karya terbaik, atau 5 karya terbaik, tanpa harus ada juara 1, 2, 3, dan seterusnya. Sistem ini telah sekian lama menjebak pola pikir para anak dan orang tua, juga para pengasuh sanggar lukis anak, sebagai bahan legitimasi tunggal atas "prestasi" mereka. Padahal "prestasi" itu, bisa jadi, penuh intrik mafiosi di dalamnya. Yang jelas, belum tentu mendidik.

4. Saya tak peduli dengan komplain si bapak kecewa itu soal detil peristiwa itu. Masing-masing punya perspektif. Tapi hal paling urgen, aku tidak menyebut nama dengan terang, sehingga tidak menyudutkan seseorang secara transparan. Ini hubungannya dengan soal hukum, dan aku cukup sadar dengan kemungkinan itu. Dan, kenapa sang bapak tidak menulis secara lebih lengkap di weblog sendiri, atau di surat kabar, entah artikel atau surat pembaca? Biar sepadan, gitu loh! Dan argumentatiflah, jangan cuma marah-marah, ya pak! Negeri ini sudah terlalu banyak pemarah yang tak ada gunanya.

5. Kenapa sang bapak ini mengatasnamakan komunitas seni anak? Kenapa tidak atas nama pribadi saja? Ini langkah berbahaya kalau suara keberatan atau komplain pribadi dengan serta-merta dicampur-adukkan sebagai suara komunitas atau sekelomok orang? Apakah bapak ini cukup representatif menjadi perwakilan orang banyak?

Waduh, waduh. Marilah bercermin bersama!

Wednesday, January 16, 2008

Kekukuhan Kukuh


(Potret van Gogh karya Kukuh Nuswantoro)




(Wah, kalau ini ini fotonya gak nyambung. Ini saat ndisplai karya pameran Biennale Jogja IX. Ada Ivan Sagito dan Edi Prabandono)

Oleh Kuss Indarto

(Catatan ini telah dimuat dalam katalog pameran tunggal Kukuh Nuswantoro, bertajuk My Face Imaginary, yang berlangsung di Bentara Budaya Yogyakarta, 8-17 Januari 2008)

Kukuh Nuswantoro muncul sebagai perupa dengan membopong beban sejarah. Ayahnya, O.H. Supono, adalah salah satu perupa penting pada jamannya. Dan asumsi sosial acap kali memberi semacam justifikasi yang klise terhadap relasi genetis ini: sang anak seolah “diharuskan” mendekati atau melebihi pencapaian sang orang tua. Anak pelukis ya “harusnya” juga jago melukis, begitu kira-kira asumsi yang sering berseliweran. Atau impresi “tak adil” ketika sang anak memiliki pencapaian yang sepadan dengan orang tuanya, “hanya” permaklumanlah yang menghampiri. “Maklum dong kalau karyanya yahud, lha bapaknya seniman besar!”

Orang Jawa memiliki istilah untuk memberi kerangka atas situasi ini: banyu udan miline ora adoh saka talang (air hujan tercurah tak jauh dari talang). Atau orang Melayu berkeyakinan bahwa “air hujan jatuhnya ke pelimbahan juga”. Sementara orang Barat yang dianggap lebih rasional bahkan memberi semacam tengara yang tegas: Like father like son.

Pada banyak kasus yang lebih melegenda dan dalam wilayah lain, ihwal semacam ini banyak terjadi. Kita bisa menyimak bagaimana sosok Kartika Affandi terus-menerus mencoba melepaskan anggapan publik bahwa karya-karyanya bukanlah citra epigonisme papinya, maestro Affandi. Atau Idran Wakidi yang senantiasa sulit untuk mengelak dari “jebakan genetis” atas karya lanskap tentang Ranah Minang ala Wakidi. Juga Sudargono mencoba tanpa beban dengan nama besar Sudarso. Demikian pula Satya Sunarso yang memilih menjadi pembalap nasional ketimbang merunuti sejarah besar pematung Edhi Sunarso. Di Barat, di jagat lain yang populis, kita sayup-sayup cukup mengakrabi nama Julian Lennon yang harus ngumpet untuk tidak lagi bermusik karena tak mungkin bersaing dengan jejak-jejak citra raksasa ayahnya, John Lennon. Atau Brandon Lee, yang habis-habisan membuat identifikasi yang berseberangan dengan sang ayah, Bruce Lee, yang kadung menjadi legenda kungfu di dunia mimpi Hollywood. Atau Jordy Cruyff yang gocekan kakinya dalam menyepak bola di F.C. Barcelona dianggap tak bertuah ketimbang pengampu garda depan strategi total football, Johan Cruyff. Secuil fakta ini, tak pelak, menjadi deretan kasus yang cukup menarik lebih lanjut.

Lalu, apakah ada yang salah ketika seseorang lahir dari keluarga yang memiliki reputasi atau kemasyhuran tertentu? Jelas tidak. Ini setara dan sebangun, misalnya, dengan fakta sekaligus analog pada diri seseorang yang menjadi keturunan seseorang tertentu. Misalnya, apakah seorang maling secara otomatis akan melahirkan anak yang kelak akan jadi maling? Inilah stigmatisasi (pengaiban) atau generalisasi (Jawa: nggebyah uyah) yang biasa dikonstruksi secara kolektif oleh masyarakat tertentu.

Pada kasus Kukuh, atau juga untuk kasus serupa lain, saya kira, layak dikedepankan cara pandang yang proporsional. Artinya, embel-embel adanya relasi genetis bisa diabaikan dan dinafikkan sama sekali.

***

Kita tahu dan sadar bahwa ketika seorang perupa berkarya, tak selamanya dia memulai dengan bekal kehampaan batin, pandangan, pikiran, khayalan dan imajinasi. Bahkan kekosongan dalam hal yang satu ini adalah kemustahilan. “Keisian” itu justru sudah menjadi tuntutan yang sudah harus ada sebelum seniman memulai mengembarakan dan menggembalakan garis ekspresinya. Seorang perupa tidak jarang telah menyimak karya-karya dari seniman lain, termasuk dari orang terdekatnya, yang sadar atau tak sadar, cepat atau lambat akan memberi pengaruh. Bahkan tak sekadar itu, jiplak-menjiplak pun pada akhirnya tak terhindarkan.

Namun ada satu titik yang perlu ditorehi garis tebal pada perkara ini. Bahwa keterpengaruhan, pembuntutan atau epigonisme bahkan penjiplakan atau plagiasi yang dialami atau dilakukan oleh seorang seniman (dalam hal ini perupa) adalah lumrah, sah dan halal saja adanya, apabila dilakukan dengan amat sadar bahwa tahap itu hanyalah salah satu terminal dalam perjalanan/proses kreatif kesenimanan yang terus bergerak. Artinya menjadi epigon bahkan plagiator tidak disikapi dan dimaknai sebagai jejak penghabisan tanpa kelanjutan, atau menjadi titik-mati tujuan. Dalam bahasa yang sloganistik, bisa berbunyi: “Epigonisme sebagai proses, Yes! Epigonisme sebagai tujuan, No!”

Epigonisme, plagiatisme bolehlah – sekali lagi – menjadi salah satu terminal yang memberi ruang gerak bagi seniman untuk bertolak membangun jati diri atau identitas. (Meski saya sadar sepenuhnya bahwa ketika berbicara perkara identitas karya pada sesosok seniman akan berisiko debatable dan belum tentu berkesudahan). Terminal tempat menghimpun atau menghirup hawa sebelum membentuk nafas estetika pribadi yang lebih “patent”. Dari sini, maka hal terpenting adalah hadirnya “otentisitas-jiwa” yang sedikit demi sedikit dan terus-menerus dinyalakan, digemakan dan dialirkan ketika terminal ‘epigonisme-plagiatisme’ tengah dijalani.

Intensitas dan kontinuitas berkarya yang ajeg dan terjaga dengan tetap menjunjung tinggi ‘otentisitas-jiwa’ ketika singgah di terminal epigonisme ini, bukan sebuah kemuskilan/kemustahilan bila kelak akan menghasilkan sesosok ‘potret diri’ yang sangat pribadi. Sebuah jati diri yang sangat hakiki dan mandiri. Jadi, epigonisme takkan selalu menjadi dosa yang pantas untuk disesali.

***

Tataplah lukisan-lukisan Kukuh Nuswantoro kini. Akan ditemukan di sana, ke-Kukuh-an Kukuh yang tak lagi “O.H. Supono”. Karya-karya Kukuh tak bisa lagi dengan serta-merta dilabeli (atau diolok-olok) sebagai “O.H. Supono banget”. Akan ditemukan di sana, sebuah jati diri yang relatif tidak lagi bergantung (dependent) pada sebuah identifikasi yang lain, terutama gurat-gurat estetik ala sang ayah. Akan ditemukan di sana, sebungkah ‘nyawa’ yang tak lagi pantas disebut sang buntut.

Tetapi bahwa capaian Kukuh, pada usianya kini, belum sebesar capaian O.H. Supono dalam umurnya yang setara dulu, tentu tak perlu untuk diperbandingkan secara eksploitatif. Dalam geliat waktu yang terus bergelombang, pencapaian seorang seniman tentu telah banyak ragam parameternya. Ada seniman yang berhasil mengukuhi ideologi estetik tertentu dan menyeruak sebagai sebuah model pendekatan kreatif, hingga kemudian berimbas terhadap kecenderungan berkarya pada seniman-seniman lain sebagai pengikut. Atau ada juga seniman yang telah berhasil secara ekonomis, dan telah menempatkan karya-karyanya sebagai “tambang emas” bagi dirinya dan jaringan-jaringan bisnis seni yang melingkunginya, serta tak peduli bahwa dirinya tidak masuk dalam konstelasi penting wacana seni rupa.

Saya tak tahu persis dalam perspektif seperti apa Kukuh akan memposisikan dirinya dalam kecamuk dan kancah persaingan antar-seniman yang kian ketat dewasa ini. Saya yakin dia telah meraba kemungkinan-kemungkinan lain yang akan dikukuhinya untuk menabalkan diri sebagai seniman yang berhasil, tentu dengan alat ukur yang diyakininya. Dan kalau itu bukan alat ukur yang menempatkan nama sang ayah dulu, maka tak layaklah publik membuat justifikasi bahwa Kukuh adalah seniman gagal.

Lagi-lagi, Sang Waktu akan bersaksi pada kita, kelak, atas pilihan Kukuh tersebut!

Wednesday, January 09, 2008

Orasi Budaya Sultan Hamengkubuwono X







(Foto2 di atas adalah suasana gedung Taman Budaya Yogyakarta saat Pembukaan Bienale Jogja IX 2007)

Sebuah Percakapan
pada Pembukaan Pameran Biennale Jogja IX 2007


(Orasi budaya ini disampaikan Sultan HB X pada malam pembukaan pameran seni rupa Biennale Jogja IX-2007/Neo-Nation, Jumat, 28 Desember 2007)

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua,

Para Hadirin dan Seniman yang saya hormati,

MUNGKIN ada Panitia yang serta-merta bertanya, meski cuma membatin: "Lho kok judulnya Sebuah Percakapan?" Kan yang diminta Panitia adalah Orasi Budaya! Benar memang! Sebelumnya Kepala Taman Budaya Yogyakarta, Dyan Anggraini, melalui suratnya meminta saya untuk membuka secara resmi Biennale Jogya Ke-9 Tahun 2007. Tetapi tiba-tiba siang ini, yang sudah diterakan dalam run-down acara pembukaan –layaknya sebuah rezim yang harus dipatuhi -- saya diminta untuk memberikan Orasi Budaya.

Apa boleh buat, setelah membaca sekilas Pengantar yang disampaikan oleh Garin dan Heru (silakan klik http://biennalejogja2007.multiply.com/journal/item/25/Hasil_Transkrip_Brainstorming_bersama_garin_Nugroho_dan_Heru_Nugroho)–yang kebetulan ber-‘marga’ sama, Nugroho – saya memutuskan untuk bersikap netral –bukan sambutan atau orasi, tetapi sebatas sebuah percakapan. Maksud saya agar kedatangan saya tidak menjadi semacam rezim baru bagi kehidupan kesenian. Memang kosakata rezim itu bertebaran di kata pengantar keduanya, seakan sosok yang menarik untuk dikritisi.

Tentang sosok rezim itu sendiri, dengan cerdik Heru mengkritisi pendapat Garin. Ini kutipannya: "Kalau mas Garin melihat ada rezim-anti rezim, barangkali ia pun juga menjadi rezim untuk merumuskan neo-nation. Jangan dikira seniman bukan sebuah rezim, ia bisa menentukan rezim baik-buruk, estetik-tidak estetik, dan sebagainya". Sedangkan tentang kelndonesian yang sama-sama dicari wujudnya yang baru itu, Garin, menurut versi Heru, mencoba merumuskan neo-nation sebagai masyarakat yang kreatif-progresif. Sementara Heru menutup dengan ungkapan bemada tanya: "Mungkinkah neo-nation ini berbasis dan menjadi sumber ekspresi seni?".

Para Hadirin dan Seniman yang saya hormati,

DALAM mencoba mengamati bingkai kuratorial "Neo-Nation", yang meluas mengglobal, seakan menafikan nation-state dengan konsep borderless­world-nya Kenichi Ohmae, dan cendereung menjadi sebuah titik noktah global­village dengan budaya-globalnya, saya ingin membandingkan dengan konsep kebalikannya, "neo-tribal", yang berkecenderungan ke arah etno-nasionalisme yang sempit.

Masyarakat Indonesia masa kini, sesungguhnya bukan lagi konstruksi pluralisme tradisional (suku, agama, ras), tetapi konstruksi neo pluralisme. Unsur gender, profesi, dan sub-kultur ikut "mendemassifikasi" bangunan masyarakat. Artinya, struktur kemajemukan masyarakat saat ini tidak lagi bersifat massa tetapi menjadi semakin spesifik terpecah menjadi kelompok­kelompok kecil atau neo-tribal. Dengan demikian kepentingan mereka pun menjadi semakin beragam terfragmentasi.

Fenomena kemajemukan masyarakat neo-tribal tersebut secara otomatis menuntut kebebasan dan ruang publik yang semakin luas pula. Banyaknya kelompok-kelompok keagamaan, kelompok kepentingan dan diferensiasi kelas sosial-ekonomi dan profesi, seperti halnya kelompok seniman, menuntut aturan main yang berbeda dengan masa sebelumnya: suatu aturan yang menjunjung hak azasi manusia, bahwa setiap warga negara bebas untuk mengemukakan pendapat, berkumpul, dan memilih pemimpinnya secara langsung.

Dengan demikian, harmoni masyarakat dijaga dalam ruang kebebasan yang bertanggungjawab sesuai dengan hukum positif yang berlaku (nir­intimidasi dan kekerasan). Dalam ranah kesenian, misalnya, hal itu tercermin dari kebebasan kelompok seniman untuk secara bebas-merdeka berekspresi, bahkan wujudnya bisa untuk mengkritik penguasa. Selain itu, mereka juga bisa mendirikan partai politik, dengan platform apa saja, misalnya untuk menyejahterakan kelompok seniman sendiri.

Mencermati relasi antara kemajemukan bangsa dan kebebasan khususnya menyangkut sumbangsih kemajemukan pada akselerasi konsolidasi demokrasi, secara jujur harus diakui bahwa keberagaman bangsa Indonesia tersebut belum memberikan konstribusi berarti. Bahkan sebaliknya, keberagaman yang ada justru cenderung menyempit, mengkristal dalam kelompok masing-masing dan dimaknai sebatas prinsip bahwa orang lain tidaklah lebih baik dari aku (Calarprice, 1996).

Fenomena itu mempertegas pendapat Geertz (1996) tentang sulitnya melukiskan anatomi Indonesia karena begitu kompleksnya unsur yang bersenyawa; ia serba multi, multietnis dan juga multi mental.

Jika dalam situasi seperti ini pertimbangan moral dan intelektual minim dipergunakan, maka demokrasi bisa mengandung sisi gelap, seperti terorisme, genocide dan ethnic cleansing (Ross, 2004; Mann, 2005).

Lebih dari itu, rajutan historis dan ideologis dari pluralisme Indonesia tersebut tidak sepenuhnya tumbuh konstan dan sempurna, sehingga kepribadian kelndonesiaan bangsa yang terbentuk pun tidak sepenuhnya utuh. Meminjam istilah Max Lane (2007), Indonesia adalah bangsa yang belum selesai. Sehingga politik identitas dalam format identitas suku (ethnic identity), daerah (regional identity) dan agama (religious identity) mudah menguat karena sebab apa pun.

Akibatnya, seperti yang tampil saat ini, bangsa Indonesia masih terkotak­kotak sehingga identitas kelndonesiaannya menjadi melemah. Hal itu bisa dilihat dari menguatnya identitas suku, asal daerah (putera daerah) dan agama dalam kompetisi pemilihan kepala daerah. Bahkan tuntutan pemekaran daerah pun seringkali dipicu oleh menguatnya politik identitas tersebut.

Neo pluralisme politik identitas yang secara alamiah hidup di dalam masyarakat, jika tidak berhasil "diberdayakan" menjadi modal sosial, maka kemajemukan bangsa dan kebebasan bukan saja tidak memberikan kontribusi apa pun bagi pendewasaan kelndonesiaan, tetapi juga dapat mengancam stabilitas dan eksistensi Republik. Artinya, kesatuan Indonesia bisa terbelah dalam kepingan-kepingan politik identitas apa pun bentuknya.

Agar hal tersebut tidak terjadi; sebaliknya, agar keragaman bangsa dan kebebasan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi konsolidasi kelndonesiaan, maka Mimpi Bersama Bangsa harus diciptakan. Ia dapat menjadi magnit bagi menyatunya energi-energi yang melingkar secara sempit di seputar politik identitas dan keberagaman neo-tribal.

Para Hadirin dan Seniman yang saya hormati,

MENARIK untuk mengelaborasi tentang pudalrnya semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Dalam hal ini, menarik untuk mengetengahkan pengalaman Bambang Sulastomo ketika bersama keluarganya tinggal di Amet-ika Serikat. Antara lain, ia menceritakan bahwa anaknya yang bunggu sempat memperoleh pendidikan Taman Kanak-Kanak (pre-school) di sana. Setiap pagi, sebelum pelajaran dimulai, anak-anak TK itu menghadap ke sebuah bendera AS, yang dipasang di atas papan tulis. Anak-anak itu menyanyikan lagu sebagai berikut:

“Flag ofAmerica red, white and blue Flag of America a salute we give to you”
Ketika anak-anak itu mengucapkan kalimat "Flag of America, red, white and blue", mereka meletakkan tangan kanannya di dada sebelah kiri. Sedangkan ketika mengucapkan "A salute we give to you" tangan kanannya berubah memberi hormat pada bendera AS itu. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa lagu kebangsaan AS selalu dinyanyikan pada setiap pertandingan olahraga. Tidak dengan musik, tetapi oleh seorang penyanyi, yang dengan khidmad dan khusuk mengucapkan kata-kata yang termaktub dalam lagu kebangsaan itu. Kedua hal itu, rasanya hanya sekali-kali saja kita dengar di Indonesia. Itulah sebuah proses membentuk nation and character building sejak dini, sejak Taman Kanak-Kanak. Lagu kebangsaan dinyanyikan, tidak hanya melalui musiknya, sehingga lebih meresap ke hati anak-anak.

Dari contoh kecil pada pendidikan tingkat TK itu saja, tampak bahwa semangat nasionalisme setiap bangsa itu tetap harus dijaga dan dipelihara. Artinya, pendapat Kenichi Ohmae dalam `Borderless World' yang menyatakan hapusnya negara-bangsa justru terbukti sebaliknya. Dari berbagai temuan empirik, terbukti telah meruntuhkan teori bahwa nasionalisme sebagai ideologi telah berakhir, sebagaimana dikatakan oleh Daniel Bell dalam "The End of Ideology". Demikian juga, tesis Francis Fukuyama dalam "The End of History and the Last Man" (1992), bahwa nasionalisme tidak lagi menjadi kekuatan dalam sejarah dunia, juga tidak terbukti.

Globalisasi sendiri pun, sesungguhnya adalah perluasan semangat nasionalisme-ekspansionisme negara-negara maju. Lewat soft-campaign yang terarah, mereka memperkenalkannya lewat jargon "desa global", "budaya global", "dunia tanpa batas", dan hilangnya "negara-bangsa", agar penetrasi politk, ekonotni dan budaya Barat masuk ke negara-negara berkembang dengan aman dan malah nyaman dirasakan oleh penduduknya. Temyata setiap negara maju pun tetap membina jiwa nasionalisme bangsanya agar tidak luntur.


Para Hadirin dan Seniman yang saya hormati,

SAYA sependapat dengan apa yang dituangkan dalam Bingkai Kuratorial, bahwa dalam globalisasi, kebudayaan dannidentitas bersifat trans­lokal. Dalam kaitan itu, menarik untuk mencoba memetik hikmah dari buku Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia. Judul aslinya Culture Matter: How Values Shapes Human Progress (2000) yang disunting oleh Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington. Dalam buku sebagai hasil simposium Harvard Academy for International and Area Studies itu (1999), tampak keragaman logika berpikir para peserta dalam memahami gejala budaya yang dipandang sebagai determinan terjadinya kemiskinan dan keterbelakangan di negara-negara berkembang bekas jajahan.

Semua peserta menukik pada fakta, bahwa negara berkembang, termasuk Indonesia, sesungguhnya sudah lama terbebas dari penindasan kolonial. Namun hingga kini bangsa-bangsa itu tetap saja bergulat dengan kemiskinan. Sebaliknya, ada pula yang sama-sama mengalami penjajahan, namun mampu keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan, serta menjadi "Macan Asia", seperti Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Malaysia.

Simposium Harvard delapan tahun lalu itu seakan menggugah kesadaran kita, betapa pentingnya memahami nilai-nilai budaya sebagai energi sosial yang mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat. Beberapa negara berkembang ada yang berhasil, karena nilai budayanya secara kokoh membentuk kinerja politik, ekonomi, dan sosial bangsanya. Dengan demikian, menurut kelompok Harvard itu, bukan kolonialisme atau model bantuan ekonomi negara-negara maju yang melahirkan ketergantungan negara-negara berkembang.

David Landes, misalnya, menegaskan dalam The Wealth and Property of Nations (Hampir Semua Perbedaan Berasal dari Budaya), ketergantungan merupakan implikasi adanya inferioritas, ketika suatu negara tidak bisa mengendalikan nasibnya dan hanya melakukan apa yang didiktekan oleh negara lain. Itulah sebabnya, mengapa negara maju mampu mengeksploitasi dengan superioritasnya untuk mengeruk hasil negara-negara berkembang. Kemudian, Landes berargumen: "kesalahan siapa ini, dan di mana semangat wirausaha domestik dari negara-negara ini?", seakan ingin lepas tangan terhadap kuatnya cengkeraman eksploitasi negara-negara maju selama ini melalui berbagai cara.

Pendekatan budaya dalam memahami suatu gejala sosial, politik, dan ekonomi, yang dikemukakan Huntington dalam pengantar buku itu, berawal dari tulisan Lawrence E. Harrison yang berjudul Underdevelopment is a State of Mind--The Latin American Case. Harrison beranggapan budaya adalah faktor penghambat pembangunan di Amerika Latin, yang kemudian menuai badai protes dari kalangan intelektual dan pakar ekonomi Amerika Latin. Namun, di antara ahli budayanya sendiri ada yang mengakui ketajaman analisis Harrison.

Dalam buku tersebut Carlos Alberto Montaner mengemukakan: "kentalnya perilaku budaya elite di Amerika Latin, seperti komisi, suap, korupsi dan kroniisme". Pandangan Harrison sesungguhnya mewakili aliran modernisasi klasik di AS menekankan "budaya tradisional" (yang negatif) sebagai faktor penghambat modernisasi di negara-negara berkembang. Dalam pandangan Harrison reformasi lewat perubahan budaya statis ke budaya progresif di negara-negara berkembang mutlak diperlukan.


Harrison juga mengutip pandangan penulis Peru, Mario Vergasllosa, yang menyatakan bahwa "reformasi ekonomi, pendidikan, dan pengadilan di Amerika Latin tidak berhasil, karena tidak menyentuh perubahan adat-istiadat, cita-cita, kompleksitas kebiasaan, sistem pengetahuan dan seterusnya. Di sana memang memiliki pemerintahan yang demokratis, tetapi lembaga, refleksi dan mentalitasnya sangat iauh dari sifat demokratis itu".

Tradisi berpikir dalam memahami dinamika perubahan atau modernisasi itu berakar pada warisan berpikir evolusi. Teori evolusi telah menjelaskan proses peralihan budaya suatu masyarakat dari tatanan tradisional ke modern di dunia Barat masa lalu. Selanjutnya, melalui pengalaman panjang, mereka menunjukkan arah yang harus ditempuh negara-negara berkembang dalam proses perubahan budaya melalui program-program pembangunan.

Program-program tersebut diharapkan memacu perubahan dalam pengertian mengadopsi nilai-nilai Barat yang bermutu. Namun pengalaman menunjukkan, segala inisiatif negara-negara maju untuk memacu perkembangan di negara-negara berkembang lewat pasar bebas temyata gagal mendorong pertumbuhan demokrasi dan peningkatan kualitas hidup. Akhirnya disimpulkan: Ada yang salah dengan pendekatan yang mengabaikan nilai-nilai budaya lokal yang merupakan acuan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Selanjutnya, mereka menengok kembali sukses Jepang ketika mencari solusi analoginya dengan etika Protestan-nya Max Weber, di mana Jepang mampu memberikan energi segar yang muncul dari kekuatan budayanya sendiri. Bellah (1957) menyatakan, agama Tokugawa telah memberikan inspirasi atas sistem nilai pokok yang diperlukan Jepang untuk bergerak menuju kapitalisme modern. Demikian pula Morishama (1982), mengemukakan keberhasilan Jepang terjadi sebagai akibat dari ciri-ciri konfusianisme yang mengajarkan umatnya loyal, nasionalis, dan kolektivitas sosial, tanpa harus mengadopsi nilai-nilai liberalisme, intemasionalisme, dan individualisme Barat.

Faktanya Jepang berhasil sukses mengambil alih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, industri dan teknologi Barat. Selanjutnya, inspirasi itu menjalar ke Aong Kong. Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Malaysia yang menjadikan mereka "Macan Asia", yang kini diadopsi oleh India dan Cina yang sedang tumbuh menjadi raksasa ekonomi Asia.

Model pendekatan budaya yang dianut Jepang lazim disebut aliran neo­evolusi. Nilai budaya dipandang bukan sebagai penghambat, namun pendorong pembangunan. Revitalisasi atau reaktualisasi pendekatan budaya dalam memahami perubahan untuk kemajuan umat manusia saat ini tetap relevan dalam membedah fenomena kemiskinan dan ketidakadilan sosial di negara­negara berkembang.

Para Hadirin dan Seniman yang saya hormati,

DALAM hal proses membangsa ini menarik untuk mengangkat fenomena Malaysia yang mutakhir. Kini, Malaysia terobsesi menjadi negara Federasi Malaysia Di-Raja, untuk mewujudkan cita-cita membangun kegemilangan tamadun Melayu, guna memberi pencerahan dan menyatukan puak-puak Melayu di seluruh dunia. Kalau dulu para pendiri bangsa mengobsesikan Indonesia Merdeka dengan berbagai kebesarannya saat mempersiapkan kemerdekaan, justru Malaysia terobsesi untuk menemukan jatidirinya sebagai bangsa yang besar guna menunjang keberadaannya masa kini yang penuh keberhasilan di berbagai bidang melebihi prestasi Indonesia.

Terlepas setuju atau tidak, kini Malaysia sedang membangun identitas dan memperkuat solidaritas sebagai bangsa Melayu-Malaysia yang unggul. Malaysia berupaya mengadopsi dan mengadaptasi banyak warisan budaya India, China, Melayu, bahkan dari Jawa, seperti batik, tari kuda lumping dan reog, juga wayang kulit. Tentang Reog Ponorogo, misalnya, seharusnya ini menggugah kesadaran kita untuk lebih mencintai budaya sendiri ketimbang budaya impor. Bukankah dalam kegiatan massal kita seringkali menampilkan kesenian barongsai dan liang-liong asal China? Kalau pun pernah, jarang sekali kita melihat, Reog Ponorogo dipergelarkan pada event-event massal.

Kita marah ketika Malaysia memenangkan klaim atas Pulau Sipadan­Ligitan, tetapi kita tidak bereaksi apa pun ketika beberapa pulau kita tenggelam karena pasirnya dikeruk habis untuk reklamasi pantai Singapura. Jika demikian, apakah sikap ini merupakan implikasi dari penyakit inferior bangsa kita yang mudah tersinggung dan marah justru untuk menutupi kelemahan, sebagaimana konstatasi Landes di depatl?

Jika kembali pada fenomena Malaysia, dengan penguatan jatidirinya itu, Malaysia ingin rhenegaskan bahwa bangsanya benar-benar representasi dari "the Truly Asia", dengan merekayasa masa lalunya agar menjadi gemilang untuk menunjang masa kininya yang mempesona oleh kemajuan-kemajuan di berbagai bidang. Padahal di masa silam, bukankah kerajaan Melaka tunduk pada Sriwijaya dan Majapahit?

Oleh sebab itu, kita sendiri jangan kalah oleh Malaysia dalam mengembangkan semangat kebangsaan, dengan menjadikan pluralisme perekatnya, sebagai ketahanan bangsa yang ampuh dalam menghadapi pergulatan globalisasi. Kita juga harus menjaga dan memelihara, serta merevitalisasi dan mengembangkan khasanah pusaka budaya kita yang memang amat kaya ini. Jangan sampai terjadi bangsa lain yang mengaku memiliki warisan budaya-budaya Nusantara, hanya karena mereka yang mampu mengembangkannya ke tingkat dunia.

Dalam hal ini kita masih bisa bersyukur, karena memiliki ideologi Pancasila dan bahasa Indonesia yang berfungsi ganda, baik sebagai identitas nasional maupun pengikat solidaritas dalam memperkokoh semangat persatuan
dan kesatuan bangsa.

Para Hadirin dan Seniman yang saya hormati,

KONSTATASI Harrison tentang perlunya mengubah budaya statis ke progresif, yang juga dikemukakan oleh Garin Nugroho di depan, seakan mengingatkan kita akan pendapat Sutan Takdir Alisiahbana saat Polemik Kebudayaan tahun 1930-an, ketika para pendiri bangsa ingin mencari wujud kebudayaan Indonesia Merdeka. Meski sinyalemen itu sudah hampir 80 tahun lalu, tampaknya bangsa ini belum tergerak untuk menangkap pesan Sutan Takdir itu.

Menurutnya, secara garis besar kebudayaan bersifat progresif dan ekspresif, di mana sifat progresif perlu dikembangkan guna mengisi Kebudayaan Nasional Indonesia yang modem dan maju, agar mampu mengejar kemajuan bangsa-bangsa lain di bidang iptek dan ekonomi. Orientasi progresif itu diperlukan, untuk membalik kelemahan sistem pengetahuan dan ekonomi dalam Kebudayaan Daerah yang bersifat ekspresif.

Kebanggaan akan keberhasilan nenek-moyang membangun Borobudur di masa lampau, misalnya, tidak dengan sendirinya menghadirkan wawasan kreatif agung tentang arsitektur dan teknologi bangunan canggih di masa kini. Bangsa yang pernah menghasilkan Borobudur, mungkin dapat menciptakan borobudur­borobudur baru, selama bangsa itu bersedia membuka diri terhadap kemajuan iptek.

Maka, Dinamika Kebudayaan yang berinteraksi dengan Kelndonesiaan, diharapkan mampu merangsang tumbuhnya semangat Nasionalisme Baru yang tidak inferior-chauvinistik. Ke dalam dimaknai sebagai semangat memerangi segala bentuk kemiskinan, keterbelakangan, korupsi dan berbagai bentuk penyelewengan lainnya, serta penghargaan atas demokrasi dan HAM, sehingga mampu memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Nasionalisme Baru itu hanya bisa dicapai melalui dinamika budaya dalam wujud transformasi budaya, dengan mampu menyaring dan mengadaptasi budaya iptek global yang bermutu, seraya mengukuhkan j atidiri bangsa yang berbasis pada kebhinnekaan sebagai akar budaya sendiri.

Tetapi saya tetap berharap, bahwa apa yang saya paparkan ini bukanlah pendapat sebuah rezim yang harus diamini, tetapi hendaknya diterima dengan sejumlah kritik yang cerdas guna memperluas materi Pameran Biennale Jogja Ke-9 Tahun 2007 ini, sekaligus memperkaya keragaman wawasan tentang Neo­Nation yang menjadi tema pameran ini.

Yogyakarta, 28 Desember 2007

Wednesday, January 02, 2008

Collectivity of the ‘80




(Eddie hara (one of the Legend of ASRI) and his fan in Nadi Gallery, December 2007)

by Kuss Indarto

When these “kids” from Class of ’80 first attended college at Sekolah Tinggi Seni Rupa (STSRI) “ASRI” Yogyakarta (from year 1984 changed its name to Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta), ambushes of external situation encompassed them at the moment.

First, the strong controlling system of the state was on every aspect of education in Indonesia. It was indicated by the implied NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Campus Life Normalization) which was legalized in 1979 by the Minister of Education and Culture, Dr. Daoed Joesoef, who occupied that position from 1978-1983. The fact illustrates the important part when ‘New Order’ state centralism got even thicker, especially after four years before that moment, Soeharto regime was being hit by the incident of Malari (Malapetaka 15 Januari 1974/Januari 15th, 1974 Disaster) and it provided immense impact on the state’s political system. This Daoed Joesoef’s version of “Normalization” was a ‘how to discipline’ for every single college in Indonesia and it affected the college’s situation, it turned them into “closed area most likely to be prison area” 1. Even further; another derivation of state centralism began to arise at the moment, which was the project of Pendidikan Moral Pancasila/Moral Education based on Pancasila (PMP), which began at the day Daoed Joesoef signed the first book of PMP on February 29th 1980. From such momentum on, P4 coursing became an integral part for every (candidate) of student, university student and civic administrator without exception.

Second, in the domain of fine art, the creative situation went ahead to be more passionate, after being radically pioneered by their seniors through Gerakan Seni Rupa Baru/New Art Movement (GSRB) in the year of 1975, or five years before they attended college, and its effect remain to be lingering many years after. The exhibition of GSRB at Taman Ismail Marzuki, August 2nd-7th 1975, 8 months after the incident of Desember Hitam, was being perceived by many art researchers as the important phase of the birth of Indonesian contemporary fine art. One of the conclusions from the birth of GSRB was “this movement was an academic act of rebellion from the young artist against the senior artists whom, most of them, teach at fine art college.”2

Such ambush of situation might have inherently; influenced the creative life of fine art students from class of ’80. From one side, there were certain codes or signals from the state -obvious, blurry or transparent—which had to be engaged as basic principles and it must be collectively obeyed as the legal and social agreement. From the other side, there were natural-instinctive problems which come from themselves as artist-human who did yearn for freedom of expression and thinking. I guess this is my imagination of how the possibility of the problem’s collision and contradiction applied to the kids or students at those years.

If, then, there is the strong spirit to build creative rebellion’s leitmotif in this class of ’80 back when they still attended college, it can be comprehended as the linear consequence of art political atmosphere which at that time went so coercive. Such situation demanded various creative compensations as canalization form of dead locked of wider political culture communication rooms. State demonstrated itself, muscularly, as the arrogant militaristic figure. And college, itself, was the little soldier of state power.

On another dimension, at the same time, there was this structure of Javanese Culture coped exploitatively by Yogyakarta person himself, General Suharto. One of Javanese value which being bent by militaristic singular logical reasoning was the concept of ngono yo ngono, ning ojo ngono, It is what it is, but don’t think it as it is. This idiom, which had thickened itself as ideology, gave kind of demarcation line for the presence of critic. Two words ngono in the beginning of the sentences indicate the possibility and chance of critic’s presence in socialisation of socio-society. Here lies the ability of human being and/or Javanese culture to accommodate the coming of critics. Meanwhile, the third ngono word as if becomes the main key which implies the importance of ethic and morality in every emerging critic; of course it has to do with Java’s unique subjectivity. It means there is contemplative relation of the critic’s presence which goes hand in hand with the importance aspect of critic’s format, shape and packaging. So when we observe the reality mentioned above, it shows the emerging of (Javanese’s exclusive) critical discourse’s meaning which can be viewed as paradoxical and ambiguity. The importance of critic (as if only) lies in its packaging. At this very point, then, the structure of New Order based its power upon. As if they issued regulation which based on (Java) culture’s principle. But in the reality they just exploited it. Ngono yo ngono, ning aja ngono, had changed into “ngritik ya ngritik, ning aja ngritik (you may criticize anything, but you may not do so)”

2

Such social facts had become the significant configuration in socio cultural area. Afterward, it gives great influence on the possibility of the stagnation of artist’ creativity rapid and critical effort. This particular situation, then, was objected by artists, including art students. It also gave birth to creativity sparks, rejecting such stagnation through experimentation and enrichment in creative act.

For example, we will discuss what the three important members of Class of ’80 have been doing so far, Eddie Hara, Dadang Christanto and Heri Dono. The citing of these three names doesn’t pretence to ignore the other names, which also may have the same creativity’s fluctuation, like Arwin Darmawan, Basuki Sumartono, Jatmiko and others. I must apologize to those unmentioned names, since I can’t discuss their activities precisely at this time. This note was intended more to be a little effort of creativity tracing based on the work and also as objective as it can be, scrutinize the already existing maps, not based on personal closeness. More than that, it’s only my observation, with all of my limitations, as the much younger generation than members of Class Of ’80. I believe that trio; Eddie Harra-Dadang Christitanto-Heri Dono, are the actors whose popularity (if one might say so) was being supported and helped by “structure” that circled them at that time. It was the community itself and wholly constructive and friendly communal spirit that came from Class Of ’80. Both elements fused mutually.

Eddie Hara, I think, gives creative emphasis on idea executing when he, with Ellen Urselmann, did experimentation through his performance art incident that lasted for 24 hours in the year 1987.3 Conceptually, the idea of this performance art incident was very interesting and it also became important for the development of visual art in Yogyakarta, even Indonesia: that every incident has certain possibility to be the incident with visual art context. Many years later, evolutionary, the movement of art based on performance art still evolves in Yogyakarta until now. Maybe Eddie didn’t intend to turn himself into model and pioneer, but at least what he had done 20 years ago had given contribution for the creative plurality in the world of visual art.

Eddie Hara himself, with his unique children-like visual expression ability (some critics perceive the tendency of his work as naïve-ism symptom), also influences many other artists, especially his junior. Maybe those juniors can be labelled in Eddie’s epigone criteria. Erica Hestu and Faizal are two of Eddie’s juniors who openly admit themselves as the artists whose work dig the spirit of naïve ala Eddie Hara.

Another outstanding figure is Dadang Christanto. He gives example of another artist’s prototype which out of mainstream pattern; artist and also social worker. His involvement in various activities that made him communicating with many parties from different educational background, like Romo Mangunwijaya activities, gave him the depth in his aesthetic-reason. His installation work, Balada Sukardal, which was made in the year of 1986, was noted as work that could present good metaphor in describing how tragic the tale of tukang becak from Bandung, Jawa Barat, Sukardal was.4 And after that his works which criticized problem of humanism, including ones which started from his own personal problem that politically fragile,5 did spread monumentally in various forums. Like his works in exhibition of Perkara Tanah (1995) at Bentara Budaya Yogyakarta, 1001 Manusia Tanah at Marina Beach (1996) and The Unspeakable Horror at Bentara Budaya Jakarta (2002).

Dadang also plays his role not in local level only, but also carries local value and issue to be presented at important international level forum. For example, he involved in the importance fine art exhibition, like Exhibition of Quinta Bienal de la Habana, Havana, Cuba (1994), Tradition/Tension: Contemporary Arts in Asia, in USA, Canada and Australia (1996), Biennale de Sao Paolo XXIV, Brazil (1998), Kwangju Biennale Korea (2000), and Venezia Biennale, Italia (2003).

Dadang’s involvement in these international forums became the important signal of the artist’s tendency to celebrate projects of fine art’s internationalization for developing country’s artist (which one of the aspects) who tried to infiltrate fine art’s centrals in USA and Europe which was perceived them as oriental.

And so similar thing took place for Heri Dono, who didn’t become the star at Class of ’80, or gleam at Yogyakarta’s area, but also became one of the brightest stars of Indonesia Contemporary Fine Art in the last 10 years. The performance of his alternative puppet shadow at Senisono Art Gallery on September 27th-28th, 1995 with the title Si Tungkot Tunggal Panaluan, gave clear direction of Heri Dono’s creative orientation and point of view which was the one that still step on tradition while at the same time try to re-actualize shadow puppet along with contemporary line that he thought about.

Furthermore, the artist who was born in Jakarta entered international level fine art world repeatedly. I can’t mention them all here. One of them that could be underlined is his involvement in Venezia Bienalle 2003. He was invited, directly by its main curator, Hou Harru, to present his work in main venue. Not like most of other Indonesia artists who “merely” presented their work in supporting venue.

His role was outstanding and important enough in Kuda Binal as the counter-act movement of Bienale Jogja 1992 which was perceived as the nurturing for conservative medium, and it strengthened the assumption of Indonesia fine art, that Yogyakarta was fertile breeding ground for any creative indication of fine art.

3

Then what can we comprehend between the lines from the story of these three “hot-shots” from Class Of ’80?

I think it’s just a small surface to take a peek on the attached relation between individual role and the importance of collectivity role. The great talent from persons like Trio Eddie-Dadang-Heri might not reach its greatness, if it wasn’t constructed in their early artistic process in Painting Department ISI Yogyakarta simultaneously. On the contrary, their greatness aroused because it was already being grind down, put to the test and verified in the closest and earliest community, their classmate. I believe, the creativity’s craziness at Class of ’80 would reveal another stars, beside Eddie-Dadang-Heri. The problem, I think, lies on the endurance of each person in maintaining their creative energy, and the precise method to find the same beat in history’s rhythm.

And now, after those long 27 years, they meet each other again at Gampingan, in a classroom full of craziness, certainly each of them had found their own historic creative rhythm. Maybe there are the ones, who still live their lives as artist consistently, without paying much attention toward their existence on fine art’s map. Maybe there are the ones who, now, live their lives as employee or businessman. All of them chose the way, though way back then it wasn’t the choice. Or, all of them were the choice, though way back then there wasn’t the way. The most important thing, for me, is what kind of contribution it can give to the world outside them?

It is not important to be the important person, but the important thing is feeling important to stick with person who was perceived as the unimportant one.

In the context of Indonesia Fine Art, these persons from this Class Of ’80 have greatly contributed in the development of recent fine art. That is the center of the problem!

Kuss Indarto, curator for fine art. Can be reached through www.kuss-indarto.blogspot.com

1. Daniel Dhakidae, Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru, (Jakarta: Published by Kompas, 2003), page. 349. In other part of the book, Daniel Dhakidae thought of the wohole idea brought by Daoed Joesoef on campus normalization is merely understood through Foucaultian comprehension, to perceive the idea of suppression and terror which occurred in the university. Consider the theory of the panopticon by Michel Foucault on prison controlling system.

2. Jim Supangkat, Di Mana Letak Yogyakarta dalam Peta Seni Rupa Kontemporer Indonesia? in Outlet: Yogya dalam Peta Seni Rupa Kontemporer Yogyakarta, (Yogyakarta: Cemeti Art Foundation, 2000), page 16. As a reminder, Black December was a reaction towards the decision by jurors of the 1974, Grand Exhibition of Indonesian Painting which legalized their best works to A.D. Pirous, Aming Prayitno, Widayat, Irsam, and Abas Alibasjah.

3. The idea of performance by Eddie and Ellen was based on the essay “Hardship Art” in Art in America magazine. Both did the performance on the Experimental Art Week at FSR ISI Yogyakarta. They bound each other hands in chains and locked them. Keys to the locks were kept by their lecturer, Aming Prayitno. Eddie-Ellen then walked together to places (automatically) without any direct communication, except through the writings they made and agreed before. See notes by M. Dwi Marianto, Gelagat Yogyakarta Menjelang Milenium Ketiga, dalam Outlet: Yogya dalam Peta Seni Rupa Kontemporer Yogyakarta, (Yogyakarta: Cemeti Art Foundation, 2000), page 198-199.

4. Astri Wright, Soul, Spirit, and Mountain: Preoccupations of Indonesian Painters, (Oxford: Oxford University Press, 1994), page. 210.

5. In the New Order regime, persons such as Dadang Christanto who happen to be a Chinese-descendant minority have no strong bargaining position in politics.