Saturday, December 26, 2015

End Note(s): Sekadar Perca Sketsa Persoalan


Aku dan Heri Dono di depan lukisan karya Muji Harjo, "John Lennon". (foto: suitbertus sarwoko) 

Oleh Kuss Indarto

I/Satu

Ini bukanlah catatan kuratorial. Ini sekadar sketsa sederhana tentang kilasan kisah-kisah kecil dalam seni rupa di sekitar kita, yang menyoal tentang pencarian, inovasi, konsistensi ada pilihan hidup, dan semacamnya. Juga yang berkelebat dalam pameran ini.

Ya, sederhana saja. Seperti halnya dengan pameran ini, yang dirancang dengan singkat, yang hanya perlu waktu sekitar 18 hari (dari perbincangan awal hingga pembukaan pameran). Ketika saya mencari 9 seniman untuk menjadi peserta pameran ini, mayoritas dari mereka semuanya sudah siap dengan karya yang relatif baru. Tujuh seniman sudah dari awal menyatakan bersedia ikut ketika tawaran pameran ini disodorkan. Sedang 2 nama lainnya datang dari “periode” berikutnya setelah nama seniman lain ternyata tidak siap sama sekali. Bahkan, dari mereka yang tidak siap itu, ternyata ada yang mengaku terakhir berkarya (melukis) 3 tahun lalu. Padahal, setahu saya, dunia seni rupa (lukis, khususnya) merupakan pilihan hidupnya.

Realitas singkat itu barangkali bisa menjadi sampel untuk memberi gambaran bahwa sebagian besar seniman atau perupa di Yogyakarta memiliki kesadaran yang baik untuk produktif berkarya. Sebelum berbicara perihal kualitas, aspek produktivitas tak kalah pentingnya bagi seniman. Di sana ada greget, ada passion, ada dinamika yang bergerak dari dasar kesenimanana seorang seniman. Tak mungkin ada greget, passion, atau dinamika dalam diri seniman yang memungkinkan seorang seniman untuk berkarya.

Tak perlu ada godaan pasar yang kuat, apalagi booming seni rupa, untuk memicu pertumbuhan produktivitas para seniman di sini. Ada atau tak ada booming seni rupa, seniman terus bergerak untuk berkarya. Pameran seni rupa terus bergerak. Main market mungkin tengah cenderung lesu. Namun, siapa tau, hidden market, silent market, second market, third market atau apapun namanya, diniscayakan akan terus bergerak mengawal produktivitas para seniman itu. Meski, mungkin, itu semua urusan tangan Tuhan yang bergerak.

Tapi menarik seandainya kita bisa berhitung secara kasar tentang kemungkinan realitas yang ada. Katakanlah, dalam seminggu ada ada 3-4 kali pameran di kawasan Yogyakarta dan sekitarnya. Maka, kalau dalam setahun ada 52 minggu, maka sepanjang tahun 2015 ini kemungkinan ada 150-200 erhelatan pameran seni rupa. Kalau dalam tiap pameran ada 10 karya baru yang ditampilkan, maka, dalam setahun ada sedikitnya 1.500 hingga 2.000 karya baru. Ini sebuah ledakan yang tidak bisa dianggap remeh—dari segi produktivitas berkarya. 

II/Dua

Ada nama Rocka Radipa dalam pameran kali ini. Dua karya dihadirkannya di sini. Sisi menarik dalam proses kreatifnya adalah upaya pencarian medium dan tehnik baru dalam seni rupa. Sesuatu yang sebisa mungkin inovatif. Sesuatu yang belum dilakukan, atau setidaknya tidak lazim dilakukan oleh kebanyakan seniman. Dia ingin berkarya dengan modus yang out of the box, keluar dari kotak kebiasaan yang populer di tengah para seniman.

Karya-karya Rocka “dilukis” di depan layar komputer. Ada pengonsepan, pergulatan dalam penerapan konsep, hingga pertarungan antara konsep yang tertata dan sistematis khas disainer (dulu Rocka seorang disainer grafis) dan upaya improvisasi yang spontan berkelebat dalam benak. Lalu, hasil awalnya dicetak di atas kertas. Proses ini dilanjutkan dengan memindahkan citra (image) lewat proses pembuatan etsa, yakni pengasaman di atas medium kuningan dengan bahan FeCl3 (Feri Chlorida 3) dan HCl (Hidrogen Chlorida). Berbeda dengan karya seni grafis (printmaking) yang menggunakan logam kuningan yang dibuat etsa itu sebagai alat pencetak karya, karya Rocka ini justru memanfaatkan logam itu sebagai karya. Di situ ada finishing touch dari seniman untuk melengkapi karya.

Karyanya, tidak saja berbobot dalam pengertian berat secara fisik yang sesungguhnya, namun juga ada bobot nilai yang relatif tinggi karena nuansa inovasinya yang berbeda dengan para seniman lain. Kerja kreatifnya sebagai disainer dan perupa murni menyatu dalam proses-proses berkarya yang tidak sederhana. Hasil akhirnya adalah temuan (baru), bukan sekadar pengulangan-pengulangan kreatif yang telah dilakukan oleh para senima lain selama berabad-abad.

Pencarian pada kebaruan, tampaknya jadi bagian penting dari seorang Rocka Radipa. Tahun 2015 ini karyanya terpilih sebagai Juara III dalam Kompetisi Seni Lukis UOB Indonesia. Kreativitas dan inovasi dalam karyanya menjadi pertimbangan utama yang menjadikannya duduk dalam forum terhormat itu. Dan itu bukan yang pertama. 14 tahun sebelumnya pencapaian yang kurang lebih serupa juga dialaminya. Tahun 2001 itu karyanya masuk sebagai Karya 10 Terbaik dalam kompetisi Indonesia Philip Morris Art Award. Itu cukup mengejutkan karena dalam karyanya juga memain-mainkan kreativitas digital yang diolahnya sebagai sumber kreatif dalam berkarya. Dan, yah, secara personal pun menarik. Waktu itu, identtasnya tercatat dengan nama: Sigit Kurniawan.

Lho, apakah nama Rocka Radipa hanya nama samaran—sepertinya halnya para sastrawan yang acap memakai nama pena yang berbeda dengan nama sesungguhnya? Bukan! Rocka Radipa adalah nama barunya yang sudah dilegalisasi lewat proses peradilan yang memakan waktu bertahun-tahun dan memakan dana tidak sedikit. Ya, identitas (baru) Rocka Radipa adalah bagian dari pemberontakan, kreativitas, dan inovasinya. 

III/Tiga

Satu-satunya sosok perempuan dalam pameran ini adalah Mita. Camelia Mitasari Hasibuan lengkapnya. Kalau menyimak sekilas karya-karyanya dalam beberapa tahun terakhir ini, termasuk dalam pameran ini, publik seni rupa niscaya akan langsung membuat definisi: surealisme. Atau surealisme khas Jogja. Ya, surealisme khas Jogja masih tumbuh subur dalam karya Mita, meski ini—bisa jadi—dianggap mulai out of date atau ketinggalan zaman.

Era keemasan surealisme Jogja itu berada di ujung akhir dasawarsa 1980-an dan berpendar hingga paruh pertama dasawarsa 1990-an. Uniknya, surealisme gaya Jogja sama sekali tidak ada pertalian historisnya dengan surealisme yang berawal dan berkembang di daratan Perancis dan menyebar di Eropa. Taka da kaitannya dengan kredo dan konsep surealisme yang pertama kali ditahbiskan oleh Andre Breton. Sama sekali bukan. Surealisme khas Jogja berawal dari kekaguman pada eksotime visual surealisme khas Eropa, dan lalu diserap begitu saja tanpa pendalaman konseptual. Konsep-konsep itu bermunculan kemudian setelah karya itu jadi dan berkembang dalam tema-tema tertentu dan ada tuntutan akademis demi hal itu. Ada bintang-bintang surealisme khas Jogja waktu itu, mulai dari Lucia Hartini, Ivan Sagita, Agus Kamal, Totok Buchori, hingga deretan seniman yang relatif lebih muda, termasuk Husin Hasibuan, ayah Mitasari Hasibuan.

Lalu, ketika surealisme sudah dianggap menjadi bagian dari sejarah di lipatan waktu dasawarsa 1980-an dan 1990-an, apa yang masih bisa diperjuangkan dari dan lewat karya yang berkecenderungan srealisme itu? Itulah tampaknya agenda kreatif yang perlu diangkat tinggi-tinggi oleh Mita. Apapun, perlu ada “cantolan” ideologis yang perlu dijadikan rujukan ketika “bertahan” dengan karya yang teridentifikasi sebagai karya “surealisme khas Jogja”. Ini bukan untuk mengekang kreativitas, namun justru memberi penegasan dan sikap bahwa karya-karya yang menarik semacam ini mesti tetap bisa mencuri perhatian, dan selayaknya mencari porsi terhormat dalam peta seni rupa dewasa ini. Ada pola kerja craftsmanship yang tidak sedethana dan tidak semua seniman mampu melakukannya. Dan ini yang mesti disadari oleh Mita sebagai sebuah kelebihan. Gaya pelukisan “surealisme” yang muncul hari ini, sebaiknya, bukan memakai pola dan gaya yang ada pada surealisme gaya Jogja 20-an tahun yang lalu. Mita perlu mengonsep ulang dengan lebih dalam dan tegas, sehingga kelak akan muncul “Neo-Surealisme khas Joga” atau apapun istilahnya, yang mengindikasikan bahwa itu sebuah pencapaian dan kebaruan. Tidak mudah, namun juga tidak mungkin. 

IV/Empat

Nama-nama seniman lain dalam pameran ini: Ahmad Sobirin, Andy Firmanto, Laksamana Ryo, Muji Harjo, Rusnoto Susanto, Widaya, Yaksa Agus, semua memiliki kekhasan masing-masing, baik dalam gaya dan pola visualnya, laku proses kreatif, hingga pencapaiannya. Namun, dalam keterbatasan ruang ini tak bisa saya bicarakan satu persatu.

Saya hanya ingin sekilas mengingatkan tentang Ahmad Sobirin yang kali ini asyik mengapropriasi atau memelesetkan dengan sekenanya sendiri karya pionir impesionisme Eduard Manet, Andy Firmanto dengan pencarian karya absraknya, Rusnoto Susanto yang karya abstraknya tampak spiritualistik dan tak riuh dengan warna-warni. Lalu Widaya, seniman Magelang yang konsisten untuk ekspresif memindahkan realitas alam menjadi realitas artistik di kanvasnya, dan Yaksa Agus yang kali ini ingin kembali menggali kemampuannya akan mengeksplorasi garis lewat penyusunan wajah-wajah yang mungil dalam kanvas.

Semua punya kekhasan. Masing-masing seniman memiliki kemampuan dan potensi untuk berkembang. Di sisi lain, masing-masing seniman (dengan karyanya) tidak menutup kemungkinan untuk dimirip-miripkan dengan karya seniman lain, meski hal ini menjadi tidak fair karena kalau ditelisik lebih dalam, tiap-tiap seniman itu niscaya memiliki otentisitas dalam dirinya—yang pasti beda dengan seniman lain. Namun hal positif dari praduga “negatif” seperti ini adalah energi dan hasrat senima untuk lari dan menyangkal dari praduga itu. Tentu dengan kreativitas. Inilah hal yang perlu diagendakan oleh para seniman: mencari hal baru, inovatif, menolak pemiripan dengan karya yang sudah ada, dan kemampuan untuk keluar dari kotak mainstream. Di titik ini, saya kira, kalimat Dr. Martin Luther King pantas untuk diingat-ingat yang disesuaikan dalam kontek seni rupa, yakni: “Tidak semua orang bisa menjadi orang nomor satu, tapi setiap orang mempunyai kesempatan untuk menjadi orang hebat.”

Ya, Anda tak perlu menjadi bintang, namun layak untuk memberi kontribusi kemajuan bagi seni rupa dan diri Anda sendiri. Kenapa tidak? *** 

Kuss Indarto, penulis dan kurator seni rupa, pendiri situs www.indonesiaartnews.or.id

(Catatan ini dimuat dalam katalog pameran seni rupa "End Note(s)" yang berlangsung 23 Des 2015 s/d 23 Jan 2016 di Banyu Bening House of Painting, di Jl. Badrawati no. 10, Borobudur, Magelang)


Friday, December 25, 2015

Karya Iqi Qoror dalam Biennale Jatim #6 - 2015. (foto: Kuss Indarto)


Bisnis.com,
JAKARTA—Keterbelakangan penulisan kritik seni rupa di Tanah Air, sepertinya tidak hanya dipicu lemahnya apresiasi seni yang di lakukan khalayak. Namun, lebih condong pada keterbatasan jumlah kritikus seni yang memiliki keterampilan dalam menilai karya seni.


Tercatat, dari era Persatuan Ahli Gambar Indonesia (Persagi) hingga sekarang ini hanya beberapa kritikus seni yang masuk dalam kategori mumpuni.

Sederet nama antara lain S. Sujojono, Trisno Sumarjo, Kusnadi, Dan Suwaryono, Popo Iskandar, Agus Dermawan T., dan Bambang Bujono menjadi tidak asing di telinga. Mereka terbilang jago membuat kritik seni rupa dalam larik-larik kalimat sederhana, tetapi begitu dalam dan jernih mengupas karya seni dan senimannya.

Sayangnya, regenerasi kritikus seni rupa ternyata tidak secepat laju kreativitas para seniman muda. Di sisi lain, penyebab kritik seni rupa seakan berjalan di tempat karena terjebak pada penilaian buruknya karya seni dan fisik karya yang sedang dipajang di ruang pameran. Padahal, inti dari kritik seni tidak sekadar menginformasikan karya, tetapi mendorong penciptaan nilai-nilai yang cocok untuk diapresiasi publik.

Kritikus seni di mancanegara lazim menggunakan beragam teori sebagai pijakan menulis kritik mengingat untuk menilai karya seni tidak melulu difokuskan pada pendekatan estetika. Penguasaan teknis, moral, rekam jejak karya, dan latar belakang seniman adalah elemen yang tidak dapat ditinggalkan dalam menulis kritik seni.

Kebiasaan tersebut ternyata belum seluruhnya dilakukan oleh kritikus di Indonesia. Seni sebagai manifestasi manusia atas ke hidupan dan sekaligus merupakan cerminan diri terhadapnya membuat penilaian karya tidak dapat dilepaskan dari estetika.

Mengapa demikian? Pembahasan estetika tidak akan pernah lepas dari cara pandang yang disepakati pada zaman itu. Singkatnya, penilaian tentang keindahan seni dapat dipastikan selalu berubah dari masa ke masa. Contohnya saja penolakan khalayak terhadap karya pelukis Rembrandt van Rijn pada masa awal berkarya.

Perubahan sistem nilai justru terjadi pada publik yang hidup di zaman yang lebih modern.
Dampaknya, lukisan Rembrandt yang khas dengan teknik chiaroscuro (kontras gelap dan terang) membuatnya diakui sebagi pelukis terbesar di Eropa. Selain itu, pemahaman tentang estetika saja tidak cukup untuk membuat sebuah kritik seni. Kritikus pun dituntut menguasai tema, teknik, latar belakang, ciri khas, dan penjiwaan seniman saat berkarya, untuk memperkaya kritikannya.

Pada tataran ini, kritikus seni memandang proses berkesenian tidak lagi dinilai sebagai sesuatu yang ‘given’atau menunggu inspirasi turun dari langit. Namun, lebih condong kepada kemampuan kritikus untuk mengungkapkan sisi intelektualitas karya seni rupa dan kejeliannya dalam mengamati proses seniman saat memindahkan realitas sosial ke permukaan kanvas.

Setajam apapun kritik seni yang ditulis oleh kritikus perlu dipastikan bahwa tujuannya bukan untuk menyanjung atau mencela. Mengingat kritik adalah suatu upaya untuk menempatkan karya seni dan seniman pada porsinya.

Pentingnya memunculkan nilai baru dalam sebuah kritik seni rupa diakui oleh kurator Kuss Indarto. Menurutnya, kritik seni rupa yang menyentuh esensi penciptaan nilai-nilai tidak dapat dilepaskan dari pergeseran cara pandang dalam berkesenian. Tanggung jawab dari kritikus seni rupa saat ini tidak hanya mempertahankan nilai yang sudah terbangun, tetapi juga memberikan ruang penciptaan sistem nilai baru.

Caranya dengan mengasah kepekaan untuk menangkap ide baru yang terkandung dalam karya seni. Sah-sah saja jika kritikus menemukan nilai-nilai yang justru tidak ditemukan oleh seniman dalam karya yang dibuatnya.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa kritik yang ditulis para kritikus seni bukan harga mati. Kritik seni rupa dimaknai sebagai bentuk penghayatan apresiasi seni yang dapat dijadikan pertimbangan oleh publik. Pertimbangan untuk kemudian bebas menerima menerima atau menolaknya.

Dengan demikian, kritik seni rupa berkesempatan untuk berjalan beriringan dengan laju kreativitas seniman.

Dari tautan koran bisnis edisi 09 Nov 2015:
http://koran.bisnis.com/read/20151109/270/490220/spektrum-bisnis-apa-kabar-kritikus-seni-rupa-indonesia

Wednesday, December 16, 2015

Buku "Melacak Jejak Rupa"

Tanpa terasa, tulisan saya--anak pikiran saya itu--tidak sedikit jumlahnya. Setelah bertahun-tahun, dari sekian banyak yang tercecer dan terberai dimana-mana, saya kumpulkan menjadi sebuah buku. Taman Budaya Yogyakarta bersedia menerbitkan kumpulan tulisan itu, yang kemudian saya beri tajuk: "Melacak Jejak Rupa". Ukuran buku itu 18 x 25 cm dengan tebal 330 halaman. Dari sekian banyak tulisanku, ada 44 judul tulisan yang masuk dalam buku ini. Terima kasih, Taman Budaya Yogyakarta. Saya akan tetap mengritikmu kalau ada yang kurang, hehe. Terima kasih mas Suwarno Wisetrotomo untuk catatan pengantarnya yang bernas. Alhamdulillah.

Wednesday, December 09, 2015

Taman Budaya Bukan Taman Makam Budaya

Perhelatan ArtJog di halaman Taman Budaya Yogyakarta. Lembaga kesenian seperti Taman Budaya Yogyakarta ini, sesungguhnya, banyak dibantu oleh sumber daya seniman yang luar biasa di lingkungannya. (foto: kuss indarto)
 

oleh Kuss Indarto
 

BELAKANGAN ini, menilik beberapa Taman Budaya secara fisik tampak makin memprihatinkan. Taman Budaya Sumatera Utara di Medan—kota terbesar ketiga di Indonesia—tampak tak terawat dan terkepung sekian banyak bangunan megah. Rencana tukar guling belum kunjung tuntas. Di Pontianak, banyak bangunan di dalamnya kurang representatif. Bahkan untuk menggelar pameran seni rupa berlevel propinsi pun tak ada ruangan yang memadai. Demikian pula dengan di Makassar—sebagai kota terbesar di Indonesia Timur. Taman Budaya di kota itu nyaris tersembunyi dan tenggelam dalam keriuhan perkembangan kota yang begitu dinamis. Keadaan yang ironis juga terlihat kalau kita mengunjungi Taman Budaya Sulawesi Tenggara di Kendari yang hingga tahun 2013 memiliki sekitar 11 gedung namun hanya separuhnya yang berfungsi—lainnya nyaris roboh. Uniknya, kawasan itu hanya berjarak sekitar 300 meter dari menara megah setinggi puluhan meter dan berharga puluhan miliar rupiah. Belum lagi Taman Budaya di propinsi lain yang keadaan fisiknya serupa dengan itu.

Memang, setidaknya dalam dua tahun terakhir sudah ada program revitalisasi yang dilakukan oleh Kemendikbud, namun suntikan dana untuk revitalisasi itu belum sepenuhnya menyentuh persoalan mendasar yang dibutuhkan oleh berbagai Taman Budaya yang ada di Indonesia. Sebagai contoh kecil, galeri baru di Taman Budaya Jawa Timur di Surabaya yang didisain tanpa melibatkan pihak yang memiliki kompetensi sehingga hasilnya kurang layak sebagai ruang pameran yang representatif—apalagi sekelas kota yang mulai menginternasional semacam Surabaya. Sementara Taman Budaya Yogyakarta mulai banyak ditopang oleh Dana Keistimewaan (Danais) yang anggarannya tahun 2015 diduga hingga Rp 10 miliar, dan lebih dari itu—secara mendasar—banyak dibantu oleh SDM seniman yang luar biasa berkualitas di kawasan tersebut.

Titik Balik Sejarah
Kemunculan Taman Budaya sendiri, secara historis, tak terlepas dari kebijakan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam kurun 1970-an. Direktur Jenderal Kebudayaan kala itu, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, menyaksikan bahwa di banyak negara lain pusat-pusat kebudayaan dan kesenian begitu hidup dan berkembang marak. Pusat-pusat semacam itu didukung prasarana dan sarana yang bagus seperti gedung pertunjukkan, galeri seni rupa, teater terbuka, dan ruangan lokakarya yang sangat terpadu. Kenyataan ini mengilhami pemikiran Mantra tentang pentingnya pusat kebudayaan dan kesenian didirikan di setiap povinsi di Indonesia. Sekurangnya pusat-pusat kebudayaan itu dapat menjadi etalase bagi kekayaan ragam seni budaya daerah di negeri yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika ini.

Pada tahun 1978, dengan masukan dari kalangan seniman dan cendekiawan, berdasarkan surat keputusan Mentreri Pendidikan dan Kebudayaan berdirilah pusat-pusat kebudayaan yang disebut Taman Budaya di beberapa propinsi di Indonesia. Ketika itu secara kelembagaan Taman Budaya adalah Unit Pelaksana Teknis bidang kebudayaan yang bertanggung  jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kebudayaan yang berkedudukan di Jakarta. Tugas Taman Budaya ialah melaksanakan pengembangan kebudayaan daerah di provinsi. Tahun 1991, organisasi dan tata kerja Taman Budaya mengalami perubahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0221/O/1991.

Dan perubahan besar terjadi mulai tahun 1999 ketika Taman Budaya di seluruh Indonesia ditempatkan dalam struktur Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang otonomi daerah. Implikasinya besar, karena Taman Budaya didanai oleh masing-masing daerah, dan kebijakan tentang pendanaan itu sangat bergantung pada interest tiap (kepala) daerah. Sayangnya, seni budaya bukanlah lahan menarik bagi sebagian (kepala) daerah karena dianggap tidak membawa reward ekonomi dengan cepat dan besar. Reward nilai-nilai kultural bagi generasi muda, misalnya, tampaknya tak jadi banyak pertimbangan. Maka, dana “yang hanya sekadarnya” yang dikucurkan untuk Taman Budaya.

Reposisi Taman Budaya
Menilik lintasan fakta di atas, saya kira, ada beberapa problem mendasar yang bisa dipetakan dan kemudian menjadi indikator awal untuk menggagas Taman Budaya baru ke depan yang lebih baik. Pertama, problem dana tampaknya menjadi masalah mendasar yang membelit berbagai Taman Budaya. Namun, ini bisa menjadi excuse bagi banyak pengelola lembaga tersebut untuk menihilkan kreativitas. Seolah dana adalah segala-galanya. Ini yang perlu dihindari dan perlu strategi kreatif dari para pengelolanya untuk mengatasinya. Problem kedua adalah meninjau kembali keberadaan Taman Budaya dalam relasinya dengan otonomi daerah. Setelah sekitar 15 tahun lembaga ini beroperasi dalam payung otonomi daerah, tampaknya tidak memiliki implikasi yang jauh lebih baik. Bahkan dalam beberapa kasus malah terjadi kemunduran. Kalau betul bahwa otonomi daerah menjadi kerikil pengganggu dalam pengelolaan Taman Budaya, ada baiknya pemerintah pusat segera mengambil alih posisi itu. Atau diambil jalan tengah dari tarik-menarik antara dua pihak itu.

Ketiga, visi dan misi dari keberadaan Taman Budaya perlu diturunkan lebih membumi dan inovatif untuk mereposisi dirinya. Dalam konteks ini, sebaiknya Taman Budaya tak sekadar diposisikan sebagai ruang presentasi bagi seniman atau publik seni. Taman Budaya dimungkinkan bisa menjadi semacam art lab (laboratorium seni, atau apapun namanya) yang bisa memfasilitasi seniman, pekerja seni, periset seni, atau pihak lain dari berbagai lintas disiplin ilmu untuk berproses di dalamnya—dengan tetap mengedepankan seni budaya sebagai subyek persoalan utamanya. Hal yang melekat ada dalam art lab adalah semacam pusat studi dan pusat dokumentasi. Dari ketersediaan atas hal itu para pengelola Taman Budaya dan seniman bisa melakukan berbagai eksperimentasi kreatif sehingga bisa memungkinkan kelahiran karya-karya seni yang lebih baru dan kreatif. Kalau tiap Taman Budaya punya visi untuk mengedepankan aspek tradisi dan lokalitas, maka pusat studi dan pusat dokumentasinya pun bisa lebih fokus ke aspek tersebut.

Melihat perkembangan seni budaya global yang makin banyak mengintrusi ke dalam seni budaya di Indonesia tentu akan mengayakan daya kreasi para pekerja seni dan mendinamisasi daya resepsi bagi publik seni. Pada titik inilah, tentu sayang kalau Taman Budaya masih statis keberadaan dan gerak fungsinya seperti selama ini. Sebagai salah satu pemangku kepentingan (stake holder) seni budaya sudah saatnya peka untuk mereposisi diri demi mewarnai perkembangan zaman. Kalau tidak, Taman Budaya akan menjadi Taman Makam Budaya. ***
 

*) Kurator seni rupa, editor in chief www.indonesiaartnews.or.id

Sunday, December 06, 2015

Macet


Menatap ruang tunggu bandara Bandar Seri Begawan, Brunei, yang kosong melompong ini seperti menatap sebuah negeri yang miskin dinamika. Tapi juga seperti menyimak keteraturan yang menyehatkan pikiran. Aku tiba-tiba ingin mengunggah pemandangan yang kupotret awal November lalu untuk kukontraskan dengan pengalamanku kemarin sore, Jumat, 4 Des.

Ya, dari sebuah hotel di pusat kota Bandung, sore itu, aku bergerak dengan mobil menuju bandara. Lambatnya minta ampun. Perlu waktu 45 menit untuk menempuh jarak yang pendek, kurang dari 15 km. Satu kilometer dari gedung utama bandara, situasi bikin tambah stres dan panik. Kendaraan hanya bisa beringsut lebih lambat lagi. Lebih cepat kalau jalan kaki. Tapi aku akan lebih repot kalau jalan kaki karena barang bawaan cukup banyak dan tidak ringkas bentuknya. Ya sudah. Ini memang perjalanan penuh doa. Doa agar tidak tertinggal oleh pesawat.

Setelah turun dari mobil lalu mau masuk check in pun tidak mudah. Antri dengan jubelan manusia lagi. Bandara yang mungil untuk ukuran kota sebesar Bandung memang menjadikan jurang kontras-kontras itu kian menganga. Bahkan ketika mau masuk ke ruang tunggu di lantai atas, aduh, antrian panjang kembali membuat panas hati. Satu dua orang ada yang makin panik ketika pesawat yang akan ditumpangi akan siap berangkat sementara mereka maaih terjebak dalam antrian yang mengular. Ribut. Kacau. Manusia-manusia negeri ini yang miskin budaya antri mulai menunjukkan keasliannya. Deretan antrian diterjang. Ada yang marah. Ada yang maklum. Ada yang pasrah.

Ya, bandara-bandara kita adalah salah satu cermin dari transisi perkembangan bangsa ini dari berbagai wajah. Memulai menjadi manusia modern namun belum mampu antri. Mengawali jadi manusia kosmopolitan namun sulit mengelola sampah. Beranjak ingin tertib menjadi manusia berlevel dunia tapi masih menelpon ketika pesawat telah bergerak.

Terima kasih, Bandung, atas kemacetannya. :-)