Saturday, June 28, 2014

(Calon) Presiden dan Aku

Kalau berpikir egosentrik, memang, siapapun presidennya tidak akan berpengaruh pada kehidupan seseorang (secara langsung). Tapi kalau berpikir bahwa tiap individu adalah jaring-jaring utama dari sebuah komunalisme besar bernama negara-bangsa, maka relasi antara siapa presidennya akan terasa pada (tiap) warga negara. Misalnya, andaikan Jokowi jadi presiden, dia akan merekrut orang-orang profesional di bidangnya dalam kabinet kelak.

Bukan seperti SBY yang gagah tapi luar biasa lembek keika dibawah tekanan. Maka, antara lain, dia (SBY) menunjuk Tifatul Sembiring menjadi Menkominfo yang sepertinya tidak dia kuasai. Publik pernah teriak tentang akses internet di Indonesia yang lelet, tapi direspons oleh Tifatul bahwa: "Untuk apa internet cepat? Untuk buka situs yang enggak-enggak?" Inilah respon fatalistik seorang pejabat dari kabinet kompromistik yang busuk.

Saya masih optimis kalau Jokowi jadi RI-1, dia akan mencari Menkominfo yang cerdas dan berintegritas di bidangnya. Maka, akses internet di Indonesia yang rata-rata hanya 1,6 Mbps bisa dinaikkan. Tak perlulah seperti di Korea Selatan yang mencapai 21,9 Mbps sehingga menjadi negara dengan akses internet tercepat di dunia. Cukuplah seperti di Taiwan yang mencapai 8,3 Mbps, atau di Thailand yang menyentuh di kecepatan 4,8 Mbps.

Kalau kemampuan internet di Indonesia sangat memadai, pekerjaanku yang sangat berhubungan dengan kecepatan akses internet tentu jadi sangat terbantu. Ini ada hubungannya dengan ketika saya memilih presiden yang sudah kelihatan komitmen dan integritasnya dalam bekerja, dan visinya tentang kamajuan untuk Indonesia. Itu sebuah harapan yang penting bagiku. Jadi, sekali lagi, kalau kita tidak berpikir egosentrik saja, maka melilih presiden itu kelak akan ada hubungannya dengan kehidupan kita, minimal 5 tahun ke depan.

Apa boleh buat, saya tidak butuh capres yang hanya dicitrakan sebagai seolah "sok tegas" tapi belum teruji. Negeri ini terlalu lelah diisi oleh pemimpin yang penuh omong kosong. Maaf saja!

Thursday, June 19, 2014

Ijin


Oleh Kuss Indarto

Sekitar tahun 1996 aku dan beberapa teman punya rencana berpameran kartun di Bentara Budaya Yogyakarta. Semua materi sudah 90% siap karena proses perancangan telah berlangsung beberapa bulan sebelumnya. Namun ada hal yang mengganjal, yakni kami diharuskan minta ijin ke kepolisian (Polsek) dan tentara (Korem). Meski sangat malas, akhirnya kami penuhi juga untuk meminta ijin ke kedua lembaga tersebut karena dianggap sebagai prasyarat wajib.

Proposal pameran satu persatu kami ajukan ke kedua lembaga itu. Kami juga harus telaten mendatangi lagi Polsek dan Korem itu untuk memastikan pemberian ijin bagi kami. Itu butuh waktu sekitar seminggu baru keluar ijin. Pada saat wawancara sebelum pemberian ijin itulah para aparat tersebut mengajukan pertanyaan yang elementer dan di luar dugaan kami: Pamerannya berapa hari? Ini ada gambar yang bagus, cara menggambarnya bagaimana? Apa gambar yang bagus bisa diminta gratis? Dan semacamnya.

Pada prinsipnya orang-orang di garda depan dari lembaga itu memang perlu dikasihani karena sistem pengetahuannya masih terbatas dibanding beban tanggung jawab yang harus diembannya. Lebih dari itu, menurutku, memang mengenaskan bila polisi dan tentara harus dipaksa untuk menjadi sosok atau lembaga filter bagi dunia seni yang tidak mereka ketahui dan pahami. Ini, yakinlah, bukan arogansi kami dari dunia seni. Tapi, pilahan kerja yang tidak jelas, bukan proporsinya dan bukan otoritasnya dari lembaga-lembaga tersebutlah yang menjadikan rencana kerja kreatif kami tersendat.

Kenangan hidup di jaman pemerintahan yang militeristik dulu itu sungguh menjengkelkan, dan tak pernah aku rindukan sama sekali. Seolah mereka mengangap bahwa seluruh perikehidupan, termasuk seni, bisa mereka kuasai dan kendalikan. 

Maka, bagiku, pemerintahan dengan janji ketegasan ala militer(istik) sudah tidak relevan lagi untuk jaman ini. Maaf, tak ada kerinduan untuk lebay seperti itu. ***

"That One"

oleh Kuss Indarto

Awalnya begitu percaya diri. Namun ketika mulai terdesak, kehabisan argumentasi, John McCain, capres Amerika Serikat tahun 2008 dari Partai Republik itu tidak lagi menatap wajah lawannya dari Partai Demokrat, Barrack Obama, dan menyebutnya sebagai "Mister". Namun berpaling pada moderator dan hadirin serta menyebut seterunya sebagai "that one". Cukup emosional hingga mulai kehilangan kesantunan. Malam ini, pada sebuah negeri di khatulistiwa, ada seorang calon presiden yang (tampaknya) juga mulai kehilangan keseimbangan emosinya. Pada bagian awal dia menyebut lawannya sebagai "Bapak", namun lama-kelamaan berubah dengan menyebut: "Saudara". Ini hal mungil, namun gejolak kecerdasan emosi bisa nampak dari soal tersebut. Semoga Tuhan mengampuninya. ***

Logika Jokowi

oleh Kuss Indarto

Mari bermain logika yang sangat-sangat sederhana. Pencapaian tertinggi Prabowo adalah sebagai Danjen Kopassus, berpangkat Letjen (bukan jenderal bintang 4 lho, ya), memimpin sekitar 50 ribu pasukan. Itu terakhir terjadi 15 tahun lalu, lalu dipecat (dihaluskan menjadi "diberhentikan") oleh institusi tempat dia bernaung.

Jokowi dalam 10 tahun terakhir memimpin kota Solo yg cukup plural dengan populasi sekitar 500 ribu orang (10 kali lipat Kopassus), lalu bersambung, terpilih secara demokratis oleh rakyat DKI, yang populasinya sekitar 9 juta jiwa.

Prabowo diduga kuat bisa menjadi Letjen karena menantu Soeharto. Beberapa kalangan menganggap sulit baginya untuk menjadi jenderal (minimal bintang 1) karena rekam jejak indiplinernya termasuk tinggi. Jokowi terpilih lewat Pilkada yang relatif demokratis. Pilkada kedua di Solo dimenangkannya dengan raupan suara 90%.

Fakta ini memberikan gambaran awal bahwa Jokowi punya akseptabilitas (tingkat penerimaan oleh publik) dan kapabilitas (kemampuan) yang memadai. Sementara Prabowo sama sekali belum teruji karena belum pernah masuk dalam struktur birokrasi. Dia hanya menjadi Danjen Kopassus yang ditunjuk (urut kacang, bahkan "melompat" karena nepotisme), bukan dipilih secara demokratis. Bawahan yang dikomandoinya relatif homogen, tentara semua. Maka, bagi saya, sangat berisiko memilih orang yang tidak punya pengalaman, atau anak manis-manja yang aman hidup dan kariernya karena fasilitas orang tua-mertuanya--untuk dijadikan sosok presiden. Terlalu mubazir bila bangsa yang sakit ini menunggu begitu lama di ruang pasien, lalu disodorkan seorang culun namun uzur yang bercita-cita menjadi dokter--karena bangsa ini butuh dokter yang sesungguhnya. ***

Pidato dan Kerja

oleh Kuss Indarto
Siapapun yang terpilih, dalam 5 tahun ke depan kita akan punya presiden dengan gaya berpidato yang kurang menarik. Kalau dia adalah Prabowo, maka segenap ruang-ruang di Indonesia akan sering mendengar suara bariton yang seolah tegas tapi kaku, cepat cara bertuturnya meski kurang runtut, jarang memperhatikan sistematika kalimat, serta miskin kosa kata. Andaikan dia Jokowi, maka publik harus punya k
esabaran tinggi untuk menyimak luncuran kalimat-kalimatnya yang lamban, kurang memperhatikan alur emosi pendengarnya, berikut gestur tubuh yang kurang bergaya pejabat (khas Indonesia). Kelebihannya, Prabowo serasa memberi rasa aman. Sedang Jokowi memberi rasa nyaman.

Ya, 5 tahun ke depan kita hanya bisa bermimpi punya presiden dengan gaya berbicara yang ekspresif, lugas, namun tertata sekaligus punya spontanitas. Ah, mungkin aku terobsesi pada akting Robert de Niro, Jack Nicholson, Marlon Brando, Al Pacino, atau Slamet Rahardjo, Dedy Miswar, El Manik, Mathias Muchus... Tapi presiden kan tidak sekadar pidato atau akting, tapi kerja, kerja, kerja! ***

Tegas, Tega...

oleh Kuss Indarto

Dalam kerumunan dan keriuhan itu, aku berdiri sekitar 15 meter dari podium tempat tokoh-tokoh berorasi. Siang itu, sekitar pukul 10.00 wib, 11 Maret 1998, di sisi utara gedung Balairung, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ribuan manusia menyemut. Mereka, kami, menyerukan gerakan reformasi dan menurunkan Soeharto dari tahta presiden yang telah didudukinya 32 tahun. Aksi itu bersamaan dengan pelantikan kembali Soeharto sebagai Presiden RI periode 1998-2003 oleh Harmoko sebagai Ketua DPR-MPR.

Setelah beberapa orasi dari sekian banyak tokoh, lalu, muncullah sang tokoh yang dianggap bintang: Prof. Dr. H. Amien Rais. Tempik sorak ribuan orang bergemuruh menyambutnya. Dia berbicara cukup tenang tapi lantang, dengan alur kalimat yang sistematis ala akademisi. Hingga akhirnya sikap politik “sang bintang” itu mengemuka untuk merespon pelantikan Soeharto sebagai Presiden oleh MPR RI siang itu. Kurang lebih dia berteriak: “Kita beri waktu 6 bulan bagi Soeharto untuk memimpin kembali. Kalau gagal, kita akan turunkan…”

Respon pun terbelah. Ada yang bertepuk tangan riuh. Namun banyak pula yang tidak puas dengan sikap Amien Rais, lalu teriak “huuuuuuuuu…”. Aku termasuk yang teriak “huuuuuu…” dan bergegas menjauhi panggung, lalu bersama teman-teman aktivis lain membuat “podium” tandingan sendiri di seputar halaman Balairung itu. Di sekitar itu pulalah, bermenit-menit kemudian ada aksi pembakaran patung bergambar (poster) wajah Soeharto. Diduga berkait dengan itulah, sore harinya, aparat militer menjadi begitu beringas hingga masuk kelas-kelas kampus untuk melakukan sweeping atas kegiatan para aktivis. Namun, anak-anak muda aktivis dan rakyat terus bergerak hingga kemudian, akhirnya, Soeharto jatuh pada 21 Mei 1998. Jauh lebih cepat (kurang dari 6 bulan) ketimbang “ancaman” Amien Rais yang terlalu lembek dan kelihatan penakut itu.

Dari momen itulah tampak betapa terlalu agung untuk memahkotai bapak penakut tersebut sebagai “Bapak Reformasi”. Tampak pula bahwa dia yang lantang dan seolah tegas dalam berpidato ternyata, secara substansial, bernyali tipis, bahkan menjadi antitesis atas gerakan reformasi. Maka, sekarang, aku tidak gampang percaya pada orang yang licin lidahnya saat berpidato. Seolah dia tegas bersikap, tapi kelak tega membekap(mu). ***