Pameran Perupa Borneo yang Tidak “Exotico”
oleh Kuss Indarto
PAMERAN seni rupa “Neo Exotico Borneo” di Galeri Nasional Indonesia (GNI) itu dibuka Selasa, 25 Oktober dan berakhir 6 November 2011. Ketua Umum PARFI, Aa Brajamusti yang membuka perhelatan ini. Tak ada kejutan apapun. Tak nampak bentuk kreativitas yang berbeda yang menggegerkan. Tapi para perupa dan panitianya justru “geger” sendiri. Para perupa itu mengeluhkan cara kerja EO (Event Organizer) pameran tersebut yang menurut mereka kurang profesional dalam mengemas acara dari hulu hingga hilir. Keluhan itu bersandar pada pengharapan yang besar yang sebelumnya ada saat perencanaan awal itu muncul beberapa bulan sebelumnya. Di tengah-tengah perhelatan berlangsung, saat Indonesia Art News menyambangi pameran itu pada Sabtu, 29 Oktober 2011 lalu, beberapa seniman peserta pameran langsung mengajak “curhat”. Di sana ada M. Husni Thambrin yang berposisi sebagai Ketua Umum Panitia. Ada juga Surya Darma, Sairy Lumut, Akbar Abu, ketiganya perupa dari Balikpapan, Kaltim, juga Nanang M. Yus (Kalsel), dan beberapa lainnya.
Keruwetan Panitia dan EO
Pameran ini dipersiapkan kurang lebih setengah tahun. Tiap propinsi diputuskan ada “penjaga gawang” yang mengatur koordinasi para perupa di wilayahnya. Hajriansyah menggordinasi propinsi Kalimantan Selatan, P. Lampang S. Tandang (Kalimantan Selatan), Surya Darma (Kalimantan Timur), dan E. Yohannes Palaunsoeka (Kalimantan Barat). Dari kalangan seniman itu sudah merencanakan untuk menggunakan kurator, yakni Dr. M. Agus Burhan dari ISI Yogyakarta, dengan mengandaikan pameran lebih serius. Di tengah proses tersebut, kemudian sekretaris panitia, Sujatmiko, mengusulkan sekaligus merekomendasi sebuah EO (event organizer) untuk menangani pelaksanaan pameran agar seniman serius mengurusi karya. Alumnus Seni Lukis STSRI ASRI (d/h FSR ISI Yogyakarta) tahun 1980 yang kini menetap di Kota Gudeg ini mengusulkan nama Godod Sutejo dari Yogyakarta untuk menjadi EO. Dari sinilah, menurut para perupa Borneo itu, trouble (masalah) dimulai. Misalnya, berbeda dengan harapan para perupa tersebut, EO memutuskan untuk tidak memberi porsi adanya kurator dalam pameran. Para perupa menanyakan dari awal, tapi tidak ditanggapi dengan serius oleh EO. Hingga ketika proses persiapan ada di “tengah-tengah”, mereka menanyakan kembali ihwal peran kurator kepada Godod, dan ditanggapi (seperti dituturkan oleh para perupa menirukan Godod) bahwa pekerjaan sudah di “tengah-tengah”, nanti kalau ada kurator akan bubar semua rencana yang telah disusun. Maka, hanya ada teks penulis yang “membaca” karya dalam katalog yang ditulis oleh Purwadmadi Admadipurwa, orang dekat Godod. Pada proses ini sebenarnya juga cukup ruwet: ada panitia yang terdiri dari para perupa, namun juga ada EO, yakni Godod Sutejo dan timnya. Bukan menentukan satu “badan” saja untuk menjalankan perencanaan pameran. Salah satu imbasnya adalah kemarahan Diah Yulianti, perupa perempuan asal Kalimantan Selatan yang kini menetap di Yogyakarta. Pasal kemarahan itu, nama dirinya dicantumkan dalam proposal buatan EO yang memposisikan Diah sebagai bendahara tanpa meminta ijin atau konfirmasi terlebih dahulu. Banyak hal yang menjadi sumber kemarahan Diah seperti yang diungkapkan pada Indonesia Art News Juli lalu, antara lain karena dalam proposal dicantumkan anggaran pameran hingga menyentuh angka Rp 1 milyar lebih. Baginya, ini memalukan kalau hanya bikin pameran yang relatif kecil kok angkanya luar biasa tinggi.
Tak Ada Kucuran Dana
Sementara bagi Husni Thambrin, masalah kembali timbul sekitar awal Juli lalu. Kala itu Godod dan timnya (total 5 orang) datang ke Banjarmasin selama 10 hari (menurut Godod 9 hari). Kedatangan ini berbarengan dengan pembukaan pameran “Barito Sign” yang bermaterikan karya-karya koleksi Galeri Nasional Indonesia dan karya seniman setempat dengan kurator Dr. M. Agus Burhan. Pada kesempatan itu para seniman asal dan yang menetap di Kalimantan Selatan mengajak Godod dan tim melakukan audiensi dengan gubernur Kalsel H. Rudy Ariffin dan gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang. Tapi, menurut Thambrin, proposal belum dibikin oleh tim EO. Jadi, audiensi dengan gubernur hanya dengan mulut saja tanpa dilengkapi proposal. Selepas itu, selama 10 hari tim EO berada di pulau Borneo, menurut Thambrin, tidak melakukan pekerjaan yang jelas dan tersistematika dengan baik. Ada fotografer bernama Pandu (Panduagie? – red)) yang tiap hari memotret namun ketika panitia dan perupa meminta hasilnya malah tidak diberikan. Bagi panitia lokal yang kedatangan tamu hingga relatif cukup lama tentu juga menyita kantong mereka yang tidak terlalu tebal. Hingga akhirnya tim EO meminta pamit di hari ke-10 sekaligus meminta honorarium per-orang per-hari Rp 200.000,-. Permintaan itu ditolak oleh Thambrin karena keterbatasan dana yang ada. Mereka hanya diberi uang saku Rp 2.000.000,- untuk 5 orang dan tentu tiket pesawat ke Yogyakarta yang memang disanggupi dari awal (pergi dan pulang). Dari sinilah tampaknya soliditas panitia dan EO mulai goyah. Apalagi kemudian tidak ada satu pemerintah daerah pun yang mengucurkan dana. Entahlah, mungkin karena proposal yang tak jelas, atau angkanya yang melangit itu. Yang jelas, Thambrin kemudian seperti “bekerja sendiri”. Artinya, peran EO yang sedari awal bisa diharapkan banyak membantu malah kurang maksimal, bahkan cukup menambah masalah. Contohnya soal katalog. Disain katalog tak kunjung selesai seperti yang diharapkan Thambrin. Juga soal harga yang diajukan oleh EO. Katalog berukuran 24x36 cm dengan tebal 124 halaman (termasuk cover) diajukan harga oleh EO sebesar hampir Rp 70.000.000,-. Thambrin kaget karena terlalu mahal. Maka, dia mengambil alih untuk dicetak sendiri di Jakarta. Panitia keberatan karena dana yang masuk masih terbatas. Masih untung ada seorang pengusaha batubara di Banjarmasin yang memberi sponsor Rp 100.000.000,-. Juga beberapa pihak lain yang akhirnya bisa meng-cover pendanaan yang dibutuhkan hingga pembukaan pameran dan pemulangan karya selepas pameran usai. Pada sisi lain, Godod Sutejo ketika dihubungi via telpon oleh Indonesia Art News menolak beberapa hal. Misalnya, pihaknya hanya “ikut menolong saat dimintai bantuan”, bukan event organizer dalam kasus ini. Ini karena banyak hal yang tidak sesuai dengan rencana, terutama pendanaan yang tidak jelas. Tak ada satu pun pemerintah daerah yang mengalirkan dana mengakibatkan semua rencana gagal. Dia kesulitan untuk mewujudkan ide-idenya untuk pameran itu karena dana terbatas. Namun dia mengaku telah menerima dana sebesar kurang lebih Rp 12.000.000,- untuk biaya operasional dalam mendukung pameran “Neo Borneo Exotico”. Lebih dari itu, dia berharap masalah ini tidak berkembang jauh dan dibesar-besarkan.
Lapis Masalah Lain
Pameran ini sendiri juga menangguk lapis masalah yang lain. Hal yang kentara adalah ihwal pemilihan nama-nama seniman peserta pameran. Ini klasik, namun selalu saja terjadi. Dan pangkal masalahnya kadang sepele dan maaf saja, kadang sangat memalukan untuk diungkapkan. Pada onteks pameran ini, beberapa perupa yang menetap di Kalimantan Timur merasakan “ketidak-adilan” itu. Ada beberapa nama yang dalam beberapa tahun terakhir ini cukup menanjak namanya, setidaknya untuk ukuran Kalimantan, justru terlewatkan tidak diikutsertakan. Misalnya nama Cadio Tarompo atau Ahmad Gani. Cadio Tarompo bahkan menjadi satu-satunya perupa finalis (yang berproses di Kalimantan) dalam kompetisi Indonesia Art Award 2010 dan Jakarta Art Award 2011. Pencapaian ini diabaikan begitu saja. Diduga, Cadio merupakan anggota komunitas seni di Balikpapan yang berbeda dengan komunitas yang digeluti oleh Surya Darma yang berperan menjadi koordinator untuk wilayah Kalimantan Timur. Surya sendiri beranggapan bahwa ini adalah pameran komunitas perupa Kalimantan berjuluk “Borneo”, bukan pameran perupa se-Kalimantan, maka boleh-boleh saja pilihan itu terjadi. Apapun, perhelatan pameran ini bisa saja menjadi preseden yang tak sehat dalam kasus pameran “seni rupa daerah”. Ini bisa menjadi cermin bagus bagi para perupa di kawasan itu muga kawasan lain. Masalah uang dan bagi-bagi porsi seniman selalu mewarnai pameran semacam ini, dan berpangkal pada problem yang tidak menarik. Bukan pada problem yang lebih meninggikan “martabat” mereka, yakni di tingkat konsep dan pemikiran kreatif yang memungkinkan memacu mereka untuk berkembang jauh mengejar ketertinggalan dari kawasan lain seperti, misalnya, di Sumatra Barat atau apalagi dengan kawan mereka di Jawa. Masalah angka-angka dalam proposal yang menyentuh angka Rp 1 milyar itu tentu juga akan bermasalah bagi pihak pemda. Bisa dimungkinkan kalau pemda berpikir bahwa: “alangkah mahalnya dunia seni rupa kalau hanya membuat sebuah pameran ecek-ecek saja membutuhkan uang hingga Rp 1 milyar.” Ini sebuah preseden buruk! Panitia atau EO seperti tidak berpikir logis dan strategis ketika menyebutkan angka-angka itu. Bahwa wilayah Kalimantan itu dihuni oleh pemda-pemda yang kaya: ya! Tapi kalau mengajukan permintaan dana yang fantastis untuk event yang relatif kecil, sungguh sebuah upaya “pemerasan” yang tak perlu mereka kabulkan. Keterlibatan EO Godod dan kawan-kawan ini kiranya juga justru memotong hasrat para perupa Kalimantan untuk bergerak maju. Mereka mulai mengenal proses kuratorial dalam sebuah pameran yang diandaikan sebagai sebuah disain gagasan dan isu hingga praktik kreatifnya. Namun itu seperti “ditolak” oleh Godod cs dengan cara pandang masa lalunya. Ini tercermin, antara lain, pada pengantar pameran yang dituliskan oleh Purwadmadi Admodipurwo yang menyebutkan bahwa: “dialektika kurasi yang sesungguhnya atas karya terpamerkan, ada pada tiap insan penikmatnya.” Logika ini sepintas nampak benar, namun cukup menyesatkan karena mencampur-adukkan antara proses dan istilah “apresiasi” dan “kurasi”. Sayang sekali pemikiran ini masih muncul karena beberapa perupa peserta justru sejak awal menginginkan adanya “guiding” yang memadai lewat proses kurasi atau kuratorial. Apa boleh buat, pameran “Neo Borneo Exotico” masih belum ada yang berbau neo (= baru) dan exotico (eksotis). Masih jalan di tempat tampaknya… ***
