Thursday, September 19, 2013

Pemerintah DIY Akan Dirikan Akademi Komunitas


 
Koran Tempo, Rabu, 18 September 2013 | 05:30 WIB
Pemerintah DIY Akan Dirikan Akademi Komunitas
 
TEMPO.CO, Yogyakarta--Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta akan mendirikan Akademi Komunitas, sebuah lembaga pendidikan tingkat Diploma di bidang seni dan budaya. "Sudah dibahas dengan Dirjen Dikti," kata Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X dalam dialog bersama seniman dan budayawan di kantor Dinas Kebudayaan, Selasa 17 September 2013.
 
Pendirian lembaga pendidikan ini akan dibiayai dengan dana keistimewaan. Sebesar 70-80 persen dari dana keistimewaan memang dialokasikan untuk bidang kebudayaan. Lulusan sekolah, direcanakan setingkat dengan D1. "Syukur-syukur bisa naik D2," kata dia.Nantinya, lanjut dia, mahasiswa akademi adalah lulusan pendidikan setingkat SMA. Lulusan sekolah yang tak mampu kuliah karena keterbatasan biaya juga bisa mendaftar di sekolah ini secara gratis. Asal punya ketrampilan bidang seni-budaya dan kerajinan serta memiiliki minat besar untuk belajar.
 
Selain itu, para perajin -batik dan gamelan misalnya- yang tak lagi usia sekolah juga bisa mendaftar sebagai siswa. Sehingga mereka bisa mendapat sertifikat diploma sebagai pengakuan atas keahliannya. "Kalau punya (sertifikat) D1 semoga honor mereka bisa naik," kata dia.
 
Untuk menyiapkan program kebudayaan, Sultan menunjuk staf ahlinya di bidang seni budaya, Sumandyo Hadi. Dosen ISI Yogyakarta itu sekaligus diperbantukan di Dinas Kebudayaan untuk membantu persiapan mendirikan Akademi Komunitas. Untuk kurikulum pendidikan di Akademi, Sultan berpesan agar lebih mengutamakan praktek dibanding teori.
 
Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V DIY Bambang Supriyadi mengatakan Akademi Komunitas berstatus lembaga pendidikan swasta. "Bukan negeri," kata dia. Untuk mengelolahnya, pemerintah harus membentuk yayasan. Semula 60 persen dari kurikulumnya akan diisi dengan praktek. Dan sisanya, 40 persen teori. Tapi prosentase itu kemungkinan besar akan diubah menjadi 75 persen praktek dan 25 persen teori.
 
Ada sejumlah program studi yang ditawarkan. Yakni seni tari, kriya, pedalangan, teater, dan karawitan. Di dalam program studi ini bisa dimasukkan minat pada bidang yang lebih khusus. Misalnya konsentrasi tari tradisional klasik dan kerakyatan di program seni tari. Meski demikian, kelima program itu belum final. Akademi bisa memilih beberapa di antaranya saja.
 
Ia mengatakan syarat calon mahasiswa harus lulusan SMA bisa jadi hambatan pendaftaran. Namun, untuk calon mahasiswa yang tak mengantongi ijazah SMA/MA tetap bisa mendaftar dengan sertifikat kelulusan Kejar Paket C.
 
Menurut dia, tahun 2013 ini adalah tahapan persiapan Akademi. Tahun berikutnya, pada 2014 adalah pendirian sekaligus mulai operasional angkatan pertama, 2014/2015. Pendirian akademi akan melibatkan sejumlah kalangan, dari pemerintah, SMKI, pusat kerajinan, hingga sanggar dan padepokan milik seniman. Sehingga di tahap awal pengoperasin, proses belajar-mengajar bisa dilakukan di sanggar dan padepokan tersebut. Adapun kantor rektorat, bisa jadi menggunakan kantor atau bangunan milik pemerintah DIY.
 
Kurator Seni Lukis Kuss Indarto menilai program itu cukup bagus. Namun ia mengingatkan agar pemerintah tak terjebak pada sikap formalis dalam memperlakukan seniman dan budayawan. Untuk seniman tradisional, standarisasi keahlian melalui sertifikat lulusan akademi mungkin diperlukan. Namun untuk seniman profesional, misalnya Butet Kertaredjasa, dinilainya justru tak tepat. "Butet itu lulusan SMA, tapi dia seniman nasional," kata dia.
 
Sejumlah seniman, sambung dia, memang tak lulus kuliah. Namun kini, banyak dari mereka yang menggelar banyak pameran. Dari di dalam hingga luar negeri. Kalau standarisasi akademis itu diberlakukan, ia menilai, "Ini kayak (kebijakan) Dikbud dulu, seniman harus bersertifikat."
 
Ia mengatakan sebaiknya pemerintah juga memperhatikan dan mendukung proses kreatif seniman. Di Yogyakarta, setidaknya ada 150 hingga 200 even pameran yang digelar saban tahun. Baik berskala besar hingga kecil, dari yang digelar di galeri hingga kos-kosan.
 
Banyak di antara pameran itu digelar dengan modal pas-pasan serta cekak dukungan pemerintah. Sebut saja Bienalle Jogja, dengan dana pameran yang dibutuhkan hingga Rp 3,5 milyar, dukungan pemerintah hanya Rp 500 juta saja. Sebaiknya, pemerintah pun mengalokasikan dana lebih besar untuk membantu pameran-pameran seperti itu.
 
ANANG ZAKARIA
 
Diambil dari: http://www.tempo.co/read/news/2013/09/18/079514283/Pemerintah-DIY-Akan-Dirikan-Akademi-Komunitas