Potret-potret Palsu Plantungan
Oleh Kuss Indarto
(Tulisan ini dimuat dalam katalog pameran fotografi: Habis Gelap tak Kunjung Terang di Taman Budaya Yogyakarta, 20-24 April 2006)
Sekitar September-Oktober 2005 lalu, HD. Haryo Sasongko merilis puluhan puisi lewat media dunia maya (cyberspace). Dari sudut ritme bunyi atau pun kebahasaan, sebenarnya puisi-puisi itu begitu lugu dan lugas tanpa banyak "kelokan" yang melenturkan kata demi kata. Nyaris tiada berupaya memesonakan diri lewat metafora. Belum cukup "artistik", dan tampaknya bukan capaian itu yang ingin direngkuh. Melainkan membangun realitas dalam puisi yang berkehendak untuk menampilkan keutuhan isi atas narasi yang didedahkan kembali dari hasil wawancara yang direpresentasikan lewat sebentuk puisi. Salah satu puisi tersebut bertajuk Plantungan:
di plantungan desa yang dingin itu
di barak-barak kotor bekas tempat
perawatan penderita lepra
yang juga dihuni ular, ulat, dan
kelabang serta serangga
kami yang tercatat menjadi
anggota gerwani
atau dicap sebagai orang gerwani
atau sama sekali bukan gerwani
dikumpulkan sebagai tahanan
kalian dikumpulkan di sini sebagai hukuman
karena kalian wanita tidak bermoral
berani memotong kelamin dan mencungkil mata para jenderal
kata pak kepala yang suka memperkosa
dan menghamili tapol wanita
bila suatu saat akan tiba
utusan dari palang merah internasional
pak kepala pun melatih mereka
menyanyikan lagu wajib dalam
paduan suara yang nyaring
kalau ditanya pagi sarapan apa?
nasi, dengan lauk daginggg ......!
minumannya?
segelas susuuuu ......!
kalau makan siang?
nasi dan suppp .........!
tambahan gizinya?
semangkuk bubur kacang hijauuu ...!
kalau makan malam?
nasi, sayur sana teluurrrr....!!
buahnya?
pisannggg ......!
seorang dokter yang lancang
berteriak garang pada mereka yang datang
semua bohonngggg.....!
inilah makanan kami
sambil menunjukkan sayur bayam
yang telah kusam menghitam
para tapol wanita itu memang makan
dari hasil berkebun dan membuat
kerajinan tangan sendiri
tanpa penghasilan itu
mereka akan didera kelaparan
dan mati tanpa ada yang peduli
Ya, Plantungan! Puisi yang "tak cukup puitik" itu begitu kental menggendong pesan. Lugas pula penyampaiannya meski belum begitu deskriptif tapi cukup provokatif. Puisi ini mengabarkan tentang Plantungan, salah sebuah artifak penting (sekaligus simbol) dari surutnya keberadaban pemerintah Orde Baru – di samping artifak lain, Pulau Buru. Di daerah terpencil di kawasan selatan kabupaten Kendal Jawa Tengah ini, pasca geger G30S, menjadi pusat penampungan tahanan politik perempuan. Mereka ditempatkan di bangunan bekas rumah sakit khusus lepra, leproseri, yang telah dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda mulai tahun 1870. Tahun 1967, seluruh aktivitas rumah sakit itu berhenti setelah hampir dipakai selama seratus tahun, dan kemudian – setelah direnovasi seperlunya – tahun 1969 dialihfungsikan untuk mengisolasi tapol perempuan. Dari rumah sakit lepra bergeser menjadi "penjara lepra politik".
Praktik Fasisme Negara
Kawasan itu memang sangat terpencil. Secara topografis berada di daerah cekungan di gigir bawah Gunung Prau yang diapit Gunung Butak dan Kemulan di deretan Dataran Tinggi Dieng (Dieng Plateau). Sampai sekarang pun, setelah secara administratif menjadi salah satu di antara 19 (sembilan belas) kecamatan di kabupaten Kendal, Plantungan masih tetap menjadi daerah yang belum banyak "berkembang". Setidaknya ini kalau mendasarkan diri pada angka populasi penduduknya yang hingga tahun 2004 berjumlah 30.748 penduduk atau berada di urutan nomer 18 dari 19 kecamatan, sedikit lebih banyak ketimbang kecamatan Limbangan yang berada di posisi buncit. Dengan jumlah penduduk Kendal yang sebanyak 899.211, maka angka populasi di Plantungan pun masih di bawah rata-rata densitas atau kepadatan penduduk sekabupaten yang mencapai 47.327 penduduk.
Deretan data singkat ini saja sudah bisa dijadikan "alat bantu" untuk membayangkan betapa senyap dan terkucilnya lokasi "penjara lepra politik" tiga dasawarsa lalu. Betapa leluasanya aparatus negara melakukan praktik-praktik fasisme yang tak berperadaban – seperti pemerkosaan, penghukuman fisik tanpa musabab yang jelas dan masuk akal – dilakukan di sana tanpa mampu dicegah, tanpa ada tapol yang sanggup melawan kecuali bersiaga kehilangan sisi hakiki kemanusiawiannya, ya harga diri juga nyawa.
Salah satu mantan penghuni Plantungan, (almarhumah) dokter Hajah Sumiyarsi Siwirini, mengisahkan seorang pegawai bidang keagamaan di Plantungan yang barusan kehilangan istri karena meninggal. Oleh sang komandan, yang disebutnya sebagai "Raja Plantungan", didekatkan dengan seorang gadis tapol yang berparas menarik. Beberapa bulan kemudian, sang gadis hamil (tanpa dinikahi tentunya), dan dengan serta-merta pegawai itu dipecat tanpa syarat. Dalam tahun-tahun berikutnya, gadis itu kembali hamil, juga tanpa suami yang sah. Kali ini hasil perbuatan sang Raja Plantungan yang telah beristri. (Plantungan: Pembuangan Tapol Perempuan, akan diterbitkan).
Pun setali tiga uang dengan pengalaman Sumarmiyati yang dijebloskan ke beberapa rumah tahanan hingga ke Plantungan karena aktivitasnya di IPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia) yang dianggap sebagai underbouw PKI. Dalam pengakuannya, ibu yang begitu tegas intonasinya kalau tengah berbicara ini mengisahkan ketragisannya saat mengalami pelecehan luar biasa saat diinterograsi oleh tentara. Sumarmiyati, dalam film dokumenter Kado untuk Ibu yang dibuat oleh Syarikat Yogyakarta, menuturkan bagaimana ia dan tapol perempuan lainnya dipaksa untuk mengakui kesalahan yang tak pernah dilakukannya. Lalu dia ditelanjangi dan dipaksa untuk, maaf, mencium penis para pemeriksanya. Dia bertutur pahit: "Kami disuruh melakukan itu karena menurut mereka kami layak diperlakukan seperti itu".
Belum lagi perlakuan mengenaskan yang menimpa Sumilah, gadis 14 tahun korban salah tangkap – yang tak tahu banyak tentang politik – yang dijebloskan begitu saja tanpa proses peradilan, merenda belasan tahun kegetirannya di penjara Plantungan tanpa kesalahan yang diperbuatnya. Ada 400 hingga 500-an perempuan muda (angka ini menurut catatan dokter Sumiyarsi Siwirini) yang bertahun-tahun meniti hari dengan ketegangan dan teror yang acap mengintai. (Dan ketika puluhan tahun masa mengerikan itu berlalu, para penjahat kemanusiaan yang berseragam itu tak pernah ganti diadili apalagi masuk bui!)
Kalau neraka itu disebut "Pusat Pelatihan" sebagai nama resmi dari penjara Plantungan yang disematkan oleh pemerintah Orde Baru, tentu betul-betul sebuah kamuflase bagi dunia luar untuk menutupi borok lembaga tersebut. Untuk sebuah politik pencitraan yang baik atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, pola semacam itu telah dengan cermat dilakukan begitu sistematis dan terstruktur dilakukan oleh pemerintahan Soeharto.
Potret Palsu
Kamuflase demi pencitraan yang baik bagi penguasa Orde Baru di Plantungan dan penjara lain, tampaknya terimbas dari pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah kepemimpinan presiden Jimmy Carter mulai tahun 1977. Imbas itu begitu terasa karena Soeharto merupakan diktator yang sangat bergantung pada bantuan ekonomi, investasi, bantuan militer, dan persetujuan diplomatik dengan Amerika Serikat. Waktu itu, pemerintahan Carter bersama negar-negara Eropa, menekan Soeharto agar memperbaiki kondisi para tahanan politik dan mulai melepas seabagian dari mereka. Pejabat-pejabat negara asing, termasuk di antaranya dari Palang Merah Internasional, mulai melakukan kunjungan ke penjara-penjara di Indonesia.
"Penjara lepra politik" Plantungan, tak pelak, merupakan satu di antara tempat yang kemudian dengan serta-merta menjadi locus penting untuk dijadikan sebagai etalase "pusat pelatihan", "instalasi rehabilitasi (inrehab)" atau apapun istilah kosmetik oleh Orde Baru bagi tahanan politik perempuan yang harus dipertontonkan dengan citra baik di mata dunia. Politik semantik yang penuh gincu dalam pengistilahan penjara tempat para tapol itu ditempatkan, kemudian diteruskan dengan terus mereproduksi kepalsuan-demi kepalsuan.
Puluhan foto tentang Plantungan yang terpajang dalam pameran bertajuk Habis Gelap tak Kunjung Terang ini merupakan penampang penting dari keadaan yang ada di rumah tahanan tapol perempuan itu. Foto-foto tersebut menampilkan realitas gambar yang sangat menarik untuk dicermati lebih lanjut dalam ruang-ruang kajian yang beragam dan mendalam.
Foto atau citra visual yang tersaji sebagian besar memiliki karakter yang nyaris serupa, yakni menampilkan segi formalitas dari beragam kegiatan. Juga aktivitas seremonial menjadi nilai penting dalam pengambilan cecitraan visual itu. Dari aspek ini tampak jelas target dari pemotretan yang dilakukan oleh negara lewat aparatusnya yang beroperasi di Plantungan.
Mereka, para tapol perempuan itu, dengan sengaja dikonstruksi sebagai instrumen atau obyek (bukan subyek) dalam realitas media yang dikemas untuk kepentingan disain besar negara. Mereka jadi salah satu "tulang punggung" atas citra rezim di hadapan Amerika Serikat sang sinterklas ekonomi yang juga culas di belakangnya. Maka, kalau dicermati, bisa jadi ada keberjarakan yang cukup kentara antara realitas media (lewat foto-foto itu) yang berbeda dengan realitas sosial yang sesungguhnya terjadi dalam keseharian mereka. Tak heran, yang banyak muncul adalah foto "mejeng" bersama yang frontal, banyak "diatur-atur", dan sekali lagi, penuh formalitas.
Oleh karenanya, tentu sangat berisiko kalau menampilkan realitas sosial yang biasa terjadi dalam keseharian mereka, yang belakangan ini hanya tersuarakan dalam kisah-kisah mengenaskan yang digaungkan oleh LSM. Potret tentang situasi saat tidur para tapol yang digambarkan oleh dokter Sumiyarsi seperti deretan ikan pindang, tentu tak akan mungkin didapatkan dalam dokumentasi negara karena hal itu bukan target goal yang diraih negara.
Ditilik Sebelum Keluar
Belum lagi di sana ada sistem superkontrol atas foto-foto itu yang dilakukan oleh negara lewat penguasa Plantungan. Ini adalah kenyataan yang tercecer dalam pengamatan, yang menarik untuk disimak. Foto-foto yang dibuat, seperti yang akhirnya bisa terpamerkan kali ini, adalah koleksi dari para tapol perempuan yang membeli atau meminta kepada petugas Plantungan untuk dikirim ke keluarganya. Menariknya, tidak semua foto bisa dikirim keluar penjara tanpa pemeriksaan petugas. Hanya foto yang mencitrakan masa-masa "keindahan", "manis" dan tak berbahaya bagi citra Plantungan – atau negara – saja yang diperbolehkan untuk diminta atau dibeli dan kemudian dikoleksi dan dikirim ke keluarga.
Lagi-lagi ada segi formalitas mengemuka pada proses ini. Setiap foto yang disepakati oleh penguasa Plantungan untuk dikirim atau dikoleksi oleh tapol, harus diberi stempel terlebih dahulu dengan teks kapital: DITILIK. Teks ini seperti "mantra" untuk menebarkan sekaligus memamerkan klaim kekuasaan yang dimiliki negara (lewat penguasa Plantungan). Karena tanpa "mantra" itu, seorang tapol tak berhak untuk membawa potongan masa lalunya lewat realitas foto yang sebelumnya telah dikonstruk oleh negara.
Dalam gradasi tertentu, barangkali teks "DITILIK" pada foto-foto ini merupakan artifak dari sistem panoptikon seperti yang diteorikan oleh Michel Foucault dimana praktik kuasa berfungsi secara otomatis: individu-individu penghuni ruang-ruang di Plantungan, lama-kelamaan, senantiasa merasa (perlu) dipantau, (perlu) ditilik, (perlu) diawasi, tanpa pernah tahu siapa yang meniliknya. Mereka sadar bahwa dirinya diawasi, tidak lagi selalu harus secara fisik, melainkan hanya dengan mewajibkan diri meminta cap stempel DITILIK untuk selembar realitas foto yang (mungkin) semu.
Akhirnya, rentetan foto-foto ini memang penting nilainya untuk dipresentasikan kembali di tengah-tengah publik demi kepentingan sejarah sosial-politik bangsa ini. Lapisan-lapisan generasi baru yang akan melapis generasi sebelumnya tak ada salahnya dikayakan dengan gambaran buram sejarah bangsanya. Sejarah toh tidak selalu ditampilkan dengan gincu yang merona...
Kuss Indarto, kurator seni rupa.
(Tulisan ini dimuat dalam katalog pameran fotografi: Habis Gelap tak Kunjung Terang di Taman Budaya Yogyakarta, 20-24 April 2006)
Sekitar September-Oktober 2005 lalu, HD. Haryo Sasongko merilis puluhan puisi lewat media dunia maya (cyberspace). Dari sudut ritme bunyi atau pun kebahasaan, sebenarnya puisi-puisi itu begitu lugu dan lugas tanpa banyak "kelokan" yang melenturkan kata demi kata. Nyaris tiada berupaya memesonakan diri lewat metafora. Belum cukup "artistik", dan tampaknya bukan capaian itu yang ingin direngkuh. Melainkan membangun realitas dalam puisi yang berkehendak untuk menampilkan keutuhan isi atas narasi yang didedahkan kembali dari hasil wawancara yang direpresentasikan lewat sebentuk puisi. Salah satu puisi tersebut bertajuk Plantungan:
di plantungan desa yang dingin itu
di barak-barak kotor bekas tempat
perawatan penderita lepra
yang juga dihuni ular, ulat, dan
kelabang serta serangga
kami yang tercatat menjadi
anggota gerwani
atau dicap sebagai orang gerwani
atau sama sekali bukan gerwani
dikumpulkan sebagai tahanan
kalian dikumpulkan di sini sebagai hukuman
karena kalian wanita tidak bermoral
berani memotong kelamin dan mencungkil mata para jenderal
kata pak kepala yang suka memperkosa
dan menghamili tapol wanita
bila suatu saat akan tiba
utusan dari palang merah internasional
pak kepala pun melatih mereka
menyanyikan lagu wajib dalam
paduan suara yang nyaring
kalau ditanya pagi sarapan apa?
nasi, dengan lauk daginggg ......!
minumannya?
segelas susuuuu ......!
kalau makan siang?
nasi dan suppp .........!
tambahan gizinya?
semangkuk bubur kacang hijauuu ...!
kalau makan malam?
nasi, sayur sana teluurrrr....!!
buahnya?
pisannggg ......!
seorang dokter yang lancang
berteriak garang pada mereka yang datang
semua bohonngggg.....!
inilah makanan kami
sambil menunjukkan sayur bayam
yang telah kusam menghitam
para tapol wanita itu memang makan
dari hasil berkebun dan membuat
kerajinan tangan sendiri
tanpa penghasilan itu
mereka akan didera kelaparan
dan mati tanpa ada yang peduli
Ya, Plantungan! Puisi yang "tak cukup puitik" itu begitu kental menggendong pesan. Lugas pula penyampaiannya meski belum begitu deskriptif tapi cukup provokatif. Puisi ini mengabarkan tentang Plantungan, salah sebuah artifak penting (sekaligus simbol) dari surutnya keberadaban pemerintah Orde Baru – di samping artifak lain, Pulau Buru. Di daerah terpencil di kawasan selatan kabupaten Kendal Jawa Tengah ini, pasca geger G30S, menjadi pusat penampungan tahanan politik perempuan. Mereka ditempatkan di bangunan bekas rumah sakit khusus lepra, leproseri, yang telah dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda mulai tahun 1870. Tahun 1967, seluruh aktivitas rumah sakit itu berhenti setelah hampir dipakai selama seratus tahun, dan kemudian – setelah direnovasi seperlunya – tahun 1969 dialihfungsikan untuk mengisolasi tapol perempuan. Dari rumah sakit lepra bergeser menjadi "penjara lepra politik".
Praktik Fasisme Negara
Kawasan itu memang sangat terpencil. Secara topografis berada di daerah cekungan di gigir bawah Gunung Prau yang diapit Gunung Butak dan Kemulan di deretan Dataran Tinggi Dieng (Dieng Plateau). Sampai sekarang pun, setelah secara administratif menjadi salah satu di antara 19 (sembilan belas) kecamatan di kabupaten Kendal, Plantungan masih tetap menjadi daerah yang belum banyak "berkembang". Setidaknya ini kalau mendasarkan diri pada angka populasi penduduknya yang hingga tahun 2004 berjumlah 30.748 penduduk atau berada di urutan nomer 18 dari 19 kecamatan, sedikit lebih banyak ketimbang kecamatan Limbangan yang berada di posisi buncit. Dengan jumlah penduduk Kendal yang sebanyak 899.211, maka angka populasi di Plantungan pun masih di bawah rata-rata densitas atau kepadatan penduduk sekabupaten yang mencapai 47.327 penduduk.
Deretan data singkat ini saja sudah bisa dijadikan "alat bantu" untuk membayangkan betapa senyap dan terkucilnya lokasi "penjara lepra politik" tiga dasawarsa lalu. Betapa leluasanya aparatus negara melakukan praktik-praktik fasisme yang tak berperadaban – seperti pemerkosaan, penghukuman fisik tanpa musabab yang jelas dan masuk akal – dilakukan di sana tanpa mampu dicegah, tanpa ada tapol yang sanggup melawan kecuali bersiaga kehilangan sisi hakiki kemanusiawiannya, ya harga diri juga nyawa.
Salah satu mantan penghuni Plantungan, (almarhumah) dokter Hajah Sumiyarsi Siwirini, mengisahkan seorang pegawai bidang keagamaan di Plantungan yang barusan kehilangan istri karena meninggal. Oleh sang komandan, yang disebutnya sebagai "Raja Plantungan", didekatkan dengan seorang gadis tapol yang berparas menarik. Beberapa bulan kemudian, sang gadis hamil (tanpa dinikahi tentunya), dan dengan serta-merta pegawai itu dipecat tanpa syarat. Dalam tahun-tahun berikutnya, gadis itu kembali hamil, juga tanpa suami yang sah. Kali ini hasil perbuatan sang Raja Plantungan yang telah beristri. (Plantungan: Pembuangan Tapol Perempuan, akan diterbitkan).
Pun setali tiga uang dengan pengalaman Sumarmiyati yang dijebloskan ke beberapa rumah tahanan hingga ke Plantungan karena aktivitasnya di IPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia) yang dianggap sebagai underbouw PKI. Dalam pengakuannya, ibu yang begitu tegas intonasinya kalau tengah berbicara ini mengisahkan ketragisannya saat mengalami pelecehan luar biasa saat diinterograsi oleh tentara. Sumarmiyati, dalam film dokumenter Kado untuk Ibu yang dibuat oleh Syarikat Yogyakarta, menuturkan bagaimana ia dan tapol perempuan lainnya dipaksa untuk mengakui kesalahan yang tak pernah dilakukannya. Lalu dia ditelanjangi dan dipaksa untuk, maaf, mencium penis para pemeriksanya. Dia bertutur pahit: "Kami disuruh melakukan itu karena menurut mereka kami layak diperlakukan seperti itu".
Belum lagi perlakuan mengenaskan yang menimpa Sumilah, gadis 14 tahun korban salah tangkap – yang tak tahu banyak tentang politik – yang dijebloskan begitu saja tanpa proses peradilan, merenda belasan tahun kegetirannya di penjara Plantungan tanpa kesalahan yang diperbuatnya. Ada 400 hingga 500-an perempuan muda (angka ini menurut catatan dokter Sumiyarsi Siwirini) yang bertahun-tahun meniti hari dengan ketegangan dan teror yang acap mengintai. (Dan ketika puluhan tahun masa mengerikan itu berlalu, para penjahat kemanusiaan yang berseragam itu tak pernah ganti diadili apalagi masuk bui!)
Kalau neraka itu disebut "Pusat Pelatihan" sebagai nama resmi dari penjara Plantungan yang disematkan oleh pemerintah Orde Baru, tentu betul-betul sebuah kamuflase bagi dunia luar untuk menutupi borok lembaga tersebut. Untuk sebuah politik pencitraan yang baik atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, pola semacam itu telah dengan cermat dilakukan begitu sistematis dan terstruktur dilakukan oleh pemerintahan Soeharto.
Potret Palsu
Kamuflase demi pencitraan yang baik bagi penguasa Orde Baru di Plantungan dan penjara lain, tampaknya terimbas dari pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah kepemimpinan presiden Jimmy Carter mulai tahun 1977. Imbas itu begitu terasa karena Soeharto merupakan diktator yang sangat bergantung pada bantuan ekonomi, investasi, bantuan militer, dan persetujuan diplomatik dengan Amerika Serikat. Waktu itu, pemerintahan Carter bersama negar-negara Eropa, menekan Soeharto agar memperbaiki kondisi para tahanan politik dan mulai melepas seabagian dari mereka. Pejabat-pejabat negara asing, termasuk di antaranya dari Palang Merah Internasional, mulai melakukan kunjungan ke penjara-penjara di Indonesia.
"Penjara lepra politik" Plantungan, tak pelak, merupakan satu di antara tempat yang kemudian dengan serta-merta menjadi locus penting untuk dijadikan sebagai etalase "pusat pelatihan", "instalasi rehabilitasi (inrehab)" atau apapun istilah kosmetik oleh Orde Baru bagi tahanan politik perempuan yang harus dipertontonkan dengan citra baik di mata dunia. Politik semantik yang penuh gincu dalam pengistilahan penjara tempat para tapol itu ditempatkan, kemudian diteruskan dengan terus mereproduksi kepalsuan-demi kepalsuan.
Puluhan foto tentang Plantungan yang terpajang dalam pameran bertajuk Habis Gelap tak Kunjung Terang ini merupakan penampang penting dari keadaan yang ada di rumah tahanan tapol perempuan itu. Foto-foto tersebut menampilkan realitas gambar yang sangat menarik untuk dicermati lebih lanjut dalam ruang-ruang kajian yang beragam dan mendalam.
Foto atau citra visual yang tersaji sebagian besar memiliki karakter yang nyaris serupa, yakni menampilkan segi formalitas dari beragam kegiatan. Juga aktivitas seremonial menjadi nilai penting dalam pengambilan cecitraan visual itu. Dari aspek ini tampak jelas target dari pemotretan yang dilakukan oleh negara lewat aparatusnya yang beroperasi di Plantungan.
Mereka, para tapol perempuan itu, dengan sengaja dikonstruksi sebagai instrumen atau obyek (bukan subyek) dalam realitas media yang dikemas untuk kepentingan disain besar negara. Mereka jadi salah satu "tulang punggung" atas citra rezim di hadapan Amerika Serikat sang sinterklas ekonomi yang juga culas di belakangnya. Maka, kalau dicermati, bisa jadi ada keberjarakan yang cukup kentara antara realitas media (lewat foto-foto itu) yang berbeda dengan realitas sosial yang sesungguhnya terjadi dalam keseharian mereka. Tak heran, yang banyak muncul adalah foto "mejeng" bersama yang frontal, banyak "diatur-atur", dan sekali lagi, penuh formalitas.
Oleh karenanya, tentu sangat berisiko kalau menampilkan realitas sosial yang biasa terjadi dalam keseharian mereka, yang belakangan ini hanya tersuarakan dalam kisah-kisah mengenaskan yang digaungkan oleh LSM. Potret tentang situasi saat tidur para tapol yang digambarkan oleh dokter Sumiyarsi seperti deretan ikan pindang, tentu tak akan mungkin didapatkan dalam dokumentasi negara karena hal itu bukan target goal yang diraih negara.
Ditilik Sebelum Keluar
Belum lagi di sana ada sistem superkontrol atas foto-foto itu yang dilakukan oleh negara lewat penguasa Plantungan. Ini adalah kenyataan yang tercecer dalam pengamatan, yang menarik untuk disimak. Foto-foto yang dibuat, seperti yang akhirnya bisa terpamerkan kali ini, adalah koleksi dari para tapol perempuan yang membeli atau meminta kepada petugas Plantungan untuk dikirim ke keluarganya. Menariknya, tidak semua foto bisa dikirim keluar penjara tanpa pemeriksaan petugas. Hanya foto yang mencitrakan masa-masa "keindahan", "manis" dan tak berbahaya bagi citra Plantungan – atau negara – saja yang diperbolehkan untuk diminta atau dibeli dan kemudian dikoleksi dan dikirim ke keluarga.
Lagi-lagi ada segi formalitas mengemuka pada proses ini. Setiap foto yang disepakati oleh penguasa Plantungan untuk dikirim atau dikoleksi oleh tapol, harus diberi stempel terlebih dahulu dengan teks kapital: DITILIK. Teks ini seperti "mantra" untuk menebarkan sekaligus memamerkan klaim kekuasaan yang dimiliki negara (lewat penguasa Plantungan). Karena tanpa "mantra" itu, seorang tapol tak berhak untuk membawa potongan masa lalunya lewat realitas foto yang sebelumnya telah dikonstruk oleh negara.
Dalam gradasi tertentu, barangkali teks "DITILIK" pada foto-foto ini merupakan artifak dari sistem panoptikon seperti yang diteorikan oleh Michel Foucault dimana praktik kuasa berfungsi secara otomatis: individu-individu penghuni ruang-ruang di Plantungan, lama-kelamaan, senantiasa merasa (perlu) dipantau, (perlu) ditilik, (perlu) diawasi, tanpa pernah tahu siapa yang meniliknya. Mereka sadar bahwa dirinya diawasi, tidak lagi selalu harus secara fisik, melainkan hanya dengan mewajibkan diri meminta cap stempel DITILIK untuk selembar realitas foto yang (mungkin) semu.
Akhirnya, rentetan foto-foto ini memang penting nilainya untuk dipresentasikan kembali di tengah-tengah publik demi kepentingan sejarah sosial-politik bangsa ini. Lapisan-lapisan generasi baru yang akan melapis generasi sebelumnya tak ada salahnya dikayakan dengan gambaran buram sejarah bangsanya. Sejarah toh tidak selalu ditampilkan dengan gincu yang merona...
Kuss Indarto, kurator seni rupa.
Comments